7 Poin Penting Soal Aturan THR Yang Wajib Diketahui

Ilustrasi

JAKARTA, KabarMedan.com | Tak lama lagi hari raya idul fitri segera tiba. Agar hari raya keagamaan ini berlangsung penuh suka cita, Pemerintah mengatur perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada setiap orang yang memiliki hubungan ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, telah diatur cukup rinci seputar THR, mulai dari besaran THR hingga waktu pemberiannya.

Berikut ini 6 poin penting aturan THR seperi diatur dalam Permenaker No. 6/2016:

BACA JUGA

1. Wajib diberikan sekali dalam setahun

Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing.

Ada perusahaan yang hanya memberikan THR idul fitri kepada karyawan beragama Islam, ada pula perusahaan yang memberikan THR kepada seluruh karyawan, meskipun tidak beragama Islam.

Namun di hari keagamaan agama lain, perusahaan tidak memberikan THR lagi. Ini tergantung kemampuan dan kebijakan perusahaan masing-masing.

2. Waktu pemberian

THR dari perusahaan kepada karyawan paling lambat diberikan 7 hari sebelum hari raya idul fitri. Pada tahun ini, hari raya idul fitri akan jatuh pada 25-26 Juni 2017. Berarti THR harus diberikan paling lambat pada hari Jumat 16 Juni 2017.

Bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada karyawannya.

3. Siapa yang berhak menerima

Karyawan yang berhak mendapatkan THR perusahaan mulai dari mereka yang masa kerjanya mulai 1 bulan hingga seterusnya. Sebelumnya, THR hanya diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal tiga bulan.

4. Besaran THR

Besaran THR diberikan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja mulai 1 bulan secara proporsional. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Jika perusahaan telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan besarannya lebih baik dan lebih besar dari ketentuan pemerintah, maka THR yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

5. Rumus THR

Hitungan THR proporsional adalah menghitung masa kerja dibagi 12 lalu dikalikan gaji pekerja sebulan penuh. Jika masa kerja Kamu satu bulan dan gaji Kamu sebulan Rp10 juta, berarti THR yang Kamu dapatkan sebesar Rp 833 ribu. Rumusnya adalah 1:12×10.000.000 = Rp835.000 (dibulatkan ke atas).

6. Sanksi

Perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Selain itu, perusahaan yang lalai juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan jika perusahaan tidak melaksanakan teguran tertulis. Selain itu, sanksi akan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan dalam 2 tahun terakhir, serta diaudit oleh akuntan publik. [KM-01]

Komentar Kamu

LEAVE A REPLY