Besok, FSPMI Sumut Aksi Turun ke Jalan Peringati Hari Kerja Layak Sedunia

MEDAN, KabarMedan.com | Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara menggelar aksi turun ke jalan, bertepatan pada peringatan hari kerja layak Internasional pada 7 Oktober 2017.

Dalam aksinya, para buruh akan menuntut perbaikan jaminan sosial dan tolak upah murah yang di singkat gerakan Jamsostum.Aksi juga akan digelar di sejumlah kota di Indonesia.

“Di Medan tujuan aksi kita ke kantor Gubernur dan bundaran air mancur di Jalan Gatot Subroto, Medan,” kata Ketua DPD FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Tony Rickson Silalahi, Jumat (6/10/17).

BACA JUGA

Buruh akan mengusung beberapa poin tuntutan secara nasional, yaitu jaminan kesehatan gratis, kenaikan upah, tolak upah murah, tolak phk massal dan kritis kasus perburuhan di Sumut.

“Jaminan kesehatan akan terus menjadi persoalan karena anggaran negara untuk jaminan kesehatan masih minim. Rumah sakit swasta banyak yang tidak mau bekerja sama, banyak pasien yang terabaikan” ujarnya.

Berkaitan dengan upah layak, negara di asia pasifik masih menerima upah murah dibandingkan kawasan lainya. Untuk itu, FSPMI secara nasional akan mengkampanyekan tuntutan kenaikan upah sekitat US$ 50 dolar untuk tahun 2018 mendatang.

“Khusus sumut, upah buruhnya lebih tidak layak lagi, sudah jauh tertinggal oleh daerah lain di Indonesia, untuk itu kita minta Gubsu menaikan upah buruh sumut minimal 750 ribu rupiah untuk tahun depan,” ucapnya.

Buruh juga menyoroti kinerja pemerintah Sumut pada peringatan hari pekerja layak internasional ini. Pasalnya, jangankan kerja layak dan upah layak, kondisi perburuhan di sumut makin parah saja.

“Maraknya PHK massal, kasus perburuhan tidak kunjung selesai menambah buruk kondisi ketenagakerjaan di Sumut. Kita minta Gubsu peduli dan peka terhadap situasi buruh saat ini,” jelasnya.

Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silahi menambahkan, dalam aksi nanti juga menuntut Gubsu menyelesaikan kasus perburuhan yang sudah bertahun tak kunjung selesai, seperti kasus buruh di PT Karya Delka Maritim, PT Daya Kimia Jaya Mandiri, Yayasan Kebidanan Darmo, PT Starindo Prima, PT Girvi Mas, PT Atmindo dan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU).

“Khusus PT Perkebunan PSU, itu merupakan perusahaan milik Pemprovsu. Seharusnya Gubsu memberi contoh pada perusahaannya, bukan malah melakukan penindasan disana. Kita minta Gubsu segara mencopot Direktur Utama PT PSU Darwin Nasution dari jabatanya,” pungkasnya. [KM-03]

 

Komentar Kamu

LEAVE A REPLY