Gubernur Diminta Tidak Gunakan PP 78 Dalam Penetapan Upah 2018

MEDAN, KabarMedan.com | Elemen buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara meminta Gubernur Sumut agar tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Sumut tahun 2018 memakai PP 78 tahun 2015. FSPMI juga menolak tegas kenaikan UMP dan UMK di Sumut yang diprediksi naik 8,71 % untuk Januari 2018 mendatang.

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan upah minimum provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut masih sangat murah dan tertinggal jauh oleh daerah lain di Indonesia.

“UMP Sumut sangat tidak layak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, upah kita terus murah, jadi kita akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan upah buruh di Sumut,” katanya, Selasa (31/10/2017).

BACA JUGA

UMP Sumut, kata Willy, masih kalah dari provinsi Aceh, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumsel dan Provinsi lainnya di jawa, Kalimantan dan beberapa Provinsi di Sulawesi.

“Sumut padahal basis industri terbesar ketiga di Indonesia, namun kenapa upah buruhnya murah?. Gubsu sudah selayaknya melihat kondisi itu,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, Gubsu harus mengabaikan PP 78 dalam menetapkan kenaikan upah dan memerintahkan dewan pengupahan melakukan survei pasar sesuai hitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh, serta mempertimbangkan kondisi ril buruh.

“Jadi tidak hanya berdasarkan Invlasi tambah pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi harga kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan pokok para buruh harus di hitung, hal ini telah di atur dalam UU Ketenagakerjaan tentang upah layak,” ujarnya.

Willy mengatakan, untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Sumut, kondisinya sudah jauh tertinggal selisihnya sudah diatas rata rata satu juta rupiah lebih.

“UMK ini juga yang mengesahkan adalah Gubsu, meski berdasarkan pertimbangan dari Bupati atau Walikota. Untuk itu, sekali lagi kita minta kepedulian sang Gubsu” harapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak buruh mengusung beberapa poin tuntutan kenaikan upah, adapun tututan para buruh meminta kenaiakn UMP Sumut minimal sebesar 650 ribu atau naik menjadi Rp. 2.500.000 untuk tahun 2018.

“Kita juga meminta keniakan UMK Medan , Deli Serdang Menjadi 3,2 juta rupiah, Serdang Bedagai, Binjai, Batu Bara, Labuhan Batu, Padang Lawas naik menjadi 3,1 juta rupiah dan kabupaten kota lainya di sumut naik minimal Rp 650.000,” jelasnya.

Willy menyampaikan, akan menggelar aksi besar besaran di kantor Gubernur Sumut dan beberapa Kabupaten Kota lainya dalam memperjuangkan kenaikan upah para buruh.

“Rencananya kita akan aksi besar pada tanggal 10 November 2017. Selain di kantor Gubsu, pada tanggal 7 November sudah kita mulai aksi di Kabupaten Deli Serdang untuk menuntut kenaikan upah layak bagi buruh” pungkasnya. [KM-03]

Komentar Kamu

LEAVE A REPLY