LBH Medan dan Forda UKM Sumut Buka Posko Pengaduan Bagi UMKM Korban Pungli

MEDAN, KabarMedan.com | Pelaku UMKM yang menjadi korban sweeping, pungli dan intimidasi oknum aparat dan preman di Sumatera Utara terus bertambah. Buntutnya, LBH Medan dan Forda UKM Sumut membentuk Posko Pengaduan di beberapa daerah rawan.

“Posko pengaduan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Bersama Forda UKM Sumut, kami akan mendampingi masalah ini,” kata Direktur LBH Medan, Surya Adinata, Senin (2/10/2017).

Surya menjelaskan, posko pengaduan tersebar di 5 titik di Sumatera Utara, yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Kisaran. Dari beberapa posko itu, nantinya akan melingkupi beberapa daerah lain, seperti posko pengaduan Binjai yang sekaligus menjadi posko pengaduan bagi pelaku UMKM di Langkat. Lalu posko Serdang Bedagai melingkupi Deli Serdang, dan posko Tebing Tinggi melingkupi Pematangsiantar.

BACA JUGA

“Posko pengaduan akan dibuka selama satu bulan sejak diaktifkan, mulai Senin (2/10/2017). Jika dalam perkembangannya kita ada menemukan kasus serupa di daerah lain, tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka posko tambahan dan menambah durasinya,” ujar Surya, didampingi pengurus Forda UKM Sumut.

Menurut Surya, iklim berusaha kondusif merupakan hak pelaku UMKM. Karenanya, sudah semestinya pelaku UMKM terbebas dari aksi-aksi sweeping, pungli dan intimidasi.

“Teman-teman pelaku usaha silakan melapor ke posko pengaduan. Bawa bukti-bukti yang lengkap sehingga lebih mudah membuktikannya. Bukti-bukti tersebut akan menjadi alat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Kami siap mendampingi,” tandas Surya.

Surya menambahkan, persoalan pelaku UMKM selama ini adalah bahwa mereka tidak memahami hukum sehingga sering menjadi korban oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya.

Sementara itu, Sekretaris Forda UKM Sumut, Fachriz Tanjung, didampingi Wakil Ketua Bidang Advokasi, T. Bobby Lesmana, mengamini pernyataan Direktur LBH Medan tersebut.

“Jika saja dalam sehari semalam ada waktu 25 jam, saya yakin 1 jamnya akan digunakan pelaku usaha untuk membaca peraturan-peraturan. Sampai membaca UU tentang UMKM-pun mereka tidak sempat. Begitulah analogi kondisi pelaku UMKM kita. Mereka terlalu sibuk untuk hal lain,” kata Fachriz.

Keadaan itulah, menurutnya, yang membuat pelaku UMKM kerap menjadi korban oknum petugas yang sering menjadikan banyak peraturan hukum sebagai “alat” untuk mengintimidasi. Sekadar informasi, berdasarkan UU No. 20/2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha produktif milik orang dan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset Rp50 juta – Rp10 miliar dengan omzet Rp300 juta – Rp50 miliar.

Keresahan para pelaku UMKM ini berawal dari beredarnya surat panggilan dari Poldasu sejak sebulan terakhir terkait persoalan perizinan, seperti Amdal, LH, SIUP, TDP, HO, ABT, bahan pangan, dan lain-lain. Beberapa pelaku usaha telah menjadi korban dari oknum-oknum aparat hukum.

“Karena takut, banyak pengusaha menyerah dan memberikan uang damai. Nilainya variatif, mulai 5, 10, sampai 20 juta rupiah,” ungkapnya.

Sejauh ini, berdasarkan data yang diterima Forda UKM Sumut, sudah ada 27 pelaku UMKM yang mendapat surat panggilan klarifikasi dari Poldasu.

Untuk itu, Fachriz mengimbau, pelaku UMKM yang selama ini tidak tahu harus kemana mengadu, silakan membuat laporan ke posko pengaduan yang tersedia. [KM-01]

Adapun alamat posko pengaduan, sbb:
1. Medan – LBH Medan, Jalan Hindu No. 12
2. Binjai – Jalan RA Kartini No. 2
3. Serdang Bedagai – Perbaungan
4. Tanah Karo – Warung Sakinah, Penatapan Desa Doulu
5. Tebing Tinggi – Jalan Kolonel Yos Sudarso No. 98
6. Kisaran – LBH Medan Pos Kisaran, Jalan Chairil Anwar No. 39

Komentar Kamu

LEAVE A REPLY