MEDAN, KabarMedan.com | Perpres No. 62 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, atau disingkat dengan MEBIDANGRO telah menetapkan Medan menjadi bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN). Namun dalam perkembangannya Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi KSN MEBIDANGRO terkesan kurang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelesaikan masalah perkotaan Medan, seperti banjir, sampah, air bersih dan permukiman.
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut dua, Bobby Nasution dan Aulia Rachman menilai banjir di Kota Medan, terutama yang terjadi padang tanggal 4 Desember lalu merupakan suatu bentuk kegagalan dari koordinasi antar Pemerintah Daerah.
“Ketika hujan deras yang terjadi di Kabupaten Karo, air sudah mulai naik. Ini harus bisa diselaraskan dan dikomunikasikan oleh Pemerintah Kota Medan, apakah untuk bisa membuka dari saluran-saluran yang ada di Kota Medan, kanal-kanal yang ada di Kota Medan harusnya bisa dibuka secepat mungkin apabila debit air dari hulu ini sudah mulai naik. Ini salah satu yang bisa dikoordinasikan atau dikolaborasikan dengan Pemerintah Kabupaten Karo,” ujar Bobby, Sabtu (5/12/2020).
Sementara itu Salman Alfarisi, Calon Wakil Wali Kota nomor urut satu menyatakan bahwa ini juga tak lepas dari kegagalan kolaborasi antar Pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Provinsi.
“Seperti yang kami sampaikan bahwa baik itu Presiden, Gubernur, maupun Wali Kota semuanya itu adalah jabatan politis. Ketika terjadi banjir besar di Sumatera Utara yang meliputi beberapa Kabupaten/Kota yang kemarin terjadi, apabila dikatakan kegagalan, maka ini bukan kegagalan Kota Medan tetapi kegagalan kolaborasi Pusat dengan Provinsi, kolaborasi Provinsi dengan Kota Medan dan juga menganggap bahwa Kabupaten/Kota di sekitar Kota Medan dianggap gagal. Oleh sebab itu kami melihat bahwa kita masing-masing punya wilayah kerja. Dan begitu juga dengan sungai, sungai ini wilayah BWS dan ini di bawah langsung pemerintah pusat,” tutur Salman.
Pernyataan Salman dibantah oleh Bobby Nasution. Bobby mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diindahkan begitu saja oleh Pemerintah Kota Medan.
“Masyarakat Kota Medan memilih pemimpin harusnya bisa mewakili masyarakat dan rakyat Kota Medan kemanapun pemimpin ini pergi. Mau ke Deli Serdang, mau ke Karo, mau ke Binjai atau ke Jakarta bahkan ke luar negeri sekalipun ini harus bisa mewakil masyarakatnya. Dan yang dibawa pulang ke Medan ini harus bisa mensejahterakan masyarakatnya,” katanya.
Berdasarkan statement yang disampaikan oleh Salman Alfarisi, Aulia Rachman juga mengatakan agar tidak menyalahkan Pemerintah Pusat, melainkan untuk berkoordinasi untuk bekerja sama.
“Kita jangan menyalahkan Pemerintah Pusat, justru kita merapatkan diri dengan Pemerintah Pusat. Kita mengajukan anggaran, masukkan ke dalam RPJMD agar sinkron dengan RPJMN. Ini perlu, justru kita butuh Pusat,” ujar Aulia. [KM-06]
