MEDAN, KabarMedan.com | Mendagri Tito Karnavian anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 dicairkan sebelum tanggal 15 Juli 2020.
Pasalnya, hingga 29 Juni 2020 pencairan NPHD untuk KPU masih 46%, Bawaslu 47% dan untuk pengamanan 50%.
Demikian dikatakan Tito dalam rapat koordinasi kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada 2020, di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).
“Pada 15 Juli 2020 merupakan hari dimulainya pemuktahiran data potensial pemilih dibagikan ke daerah secara door to door, maka faktor anggaran harus tuntas sebelum 15 Juli 2020. Oleh karena itu, panitia harus lakukan rapat kerja pengawasan,” katanya.
Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020, kata Tito, masih banyak daerah merah yang NPHD nya baru menyentuh angka 10 persen. Sementara 5 dari 10 tahapan pelaksanaan ditunda akibat pandemi COVID-19.
“Upayakan kampanye virtual jika kampanye tatap muka maksimal diikuti 50 orang, agar tidak terjadi pengumpulan massa dikarenakan masih pandemi COVID-19,” jelasnya.
Ketua KPUD Sumut, Herdensi Adnin mengatakan, teknis kesiapan telah dirancang dalam pelaksanan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.
“KPUD Sumut berkomitmen akan melaksakan Pilkada 2020 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang dapat dilaksanakan dengan demokratis,” pungkasnya. [KM-03]
