MEDAN, KabarMedan.com | Sebanyak 17 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10/2019).
17 Pemda yang menerima penghargaan adalah Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Deli Serdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.
Penghargaan untuk Pemprov Sumut diserahkan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Sedangkan penghargaan untuk Pemkab/Pemko diserahkan Gubernur Sumut kepada kepala daerah kabupaten/kota.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap, daerah-daerah yang meraih penghargaan Raihan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya.
“Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegasnya.
Edy mengatakan, perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK.
“Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” kata Edy Rahmayadi.
Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang mengatakan, daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.
“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. [KM-03]
