MEDAN, KabarMedan.com | Ditengah wabah virus corona, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan.
Pasalnya, Perpu penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semaunya.
Yang pastinya, potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah COVID-19 ini sangat rentan terjadi.
Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem, Ricky Anthony.
“Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam,” ungkap Ricky, Minggu (3/5/2020).
Ricky Anthony menceritakan hasil pengamatannya di lapangan, bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan wabah COVID-19.
Kinerja Pemprov Sumut, tambah Ricky, hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri di rumah saja. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya.
“Masyarakat kita sudah frustasi, bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena virus corona. Jangan Sampai,” tegasnya.
Selain itu, Ricky juga melihat langsung di tengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi terjadi.
Seperti bantuan yang dijanjikan oleh Pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat. Ditambah lagi, masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan.
Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat Desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat Desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan.
“Saya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19. Jangan sampai anggarannya habis namun masyarakat di bawah ternyata kelaparan,” beber anggota DPRD Sumut dari Dapil Kabupaten Langkat dan Binjai ini.
Ricky menyarankan, penyaluran bantuan ke masyarakat sebaiknya berbentuk uang tunai dengan sistem transfer.
Karena, tambah Ricky, dengan sistem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusinya.
“Jika bantuan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer, pengawasannya akan mudah dilakukan. Masyarakat yang menerima pun langsung dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing masing. Karena merekalah yang paling mengetahui apa kebutuhannya,” pungkas Ricky. [KM-01]
