MEDAN, KabarMedan.com | Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang terbukti melanggar kode etik karena melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK yaitu M. Syahrian Walikota non aktif Tanjungbalai, terkait dugaan suap lelang jabatan.
Lili Pintauli dihukum dalam kategori sanksi berat yaitu Pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau setahun.
Apakah hukuman ini terbilang cukup berat?
Berapa sebenarnya gaji pegawai KPK?
Besaran gaji pimpinan KPK tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam aturan tersebut, Wakil Ketua KPK menerima gaji pokok sebesar Rp4.620.000.
Jika dipotong 40 persen sesuai dengan hasil keputusan Dewan Pengawas (Dewas) maka Lili Pintauli Siregar akan menerima gaji pokok sebesar Rp2.772.000.
Namun, tentu saja pemotongan hanya berlaku pada gaji pokok. Lili Pintauli akan tetap menerima beberapa tunjangan sebagai Wakil Ketua KPK, yaitu Tunjangan Jabatan sebesar Rp20.475.000, Tunjangan Kehormatan Rp2.134.000, Tunjangan Perumahan Rp34.900.000 dan Tunjangan Transportasi sebesar Rp27.330.000.
Total gaji pokok dengan potongan 40 persen dan tunjangan yang akan diterima oleh Lili Pintauli Siregar adalah Rp87.611.000.
Tidak hanya itu, masih ada tunjangan hari tua dan tunjangan asuransi kesehatan jiwa yang dibayarkan kepada lembaga penyelenggaraan asuransi dan dana pensiun. [KM-07]
