MEDAN, KabarMedan.com | Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pilkada serentak 23 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, di Medan, Rabu (19/8/2015). Rakor ini dipimpin instansi masing-masing, seperti Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan.
“Rapat koordinasi ini kita ingin menyamakan pemahaman mengenai berbagai permasalahan dalam pilkada,” kata Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.
Dalam rapat itu, seluruh persoalan yang berpotensi memunculkan konflik pilkada dibahas untuk mencari solusinya. Rakor ini, kata Erry, juga untuk mengantisipasi isu yang beredar di masyarakat. Diantara adanya pandangan ketidaksiapan penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pilkada, kurangnya dukungan pemerintah, tudingan terhadap institusi dan oknum TNI/Polri yang tidak netral dan lain sebagainya.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua baik penyelenggara, aparat keamanan, penegak hukum maupun jajaran pemerintah daerah agar dapat menjalin kebersamaan, koordinasi dan komunikasi serta responsif dalam mencegah jangan sampai peristiwa itu terulang kembali atau bahkan muncul modus-modul lainnya,” ujarnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, mengatakan potensi konflik pilkada serentak cukup besar terutama di Sumut yang terbanyak melaksanakan pilkada. Soedarmo mengingatkan agar aparatur mencegah terjadi konflik di daerah.
“Para Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kepala daerah yang harus bertanggungjawab menciptakan stabilitas dan didukung forum koordinasi pimpinan daerah,” ucapnya.
Soedarmo meminta dilakukan sinergitas seluruh stakeholder pemerintah dan penyelenggara pemilu, parpol, TNI, Polri dan masyarakat.
“Jaga netralitas aparat, jajaran aparat keamanan untuk mengedepankan fungsi deteksi dini dan cegah dini guna mendukung stabilitas daerah,” tegasnya. [KM-03]
