JAKARTA, KabarMedan.com | Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jokowi sendiri telah mengusung sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin IKN.
Salah satu nama yang digadang-gadang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai calon pemimpin adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan panggilan Ahok.
Nama Ahok pun ramai diperbincangkan berbagai kalangan lantaran dirinya diisukan menjadi calon pemimpin IKN.
Munculnya nama Ahok dalam daftar calon pemimpin IKN ini menuai beragam pro dan kontra di berbagai kalangan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon membuka suara untuk menanggapi penunjukkan nama Ahok sebagai calon pemimpin IKN Nusantara.
Menurut Fadli Zon, pemerintah jangan sampai salah memilih orang sebagai calon pemimpin atau calon Kepala Otorita IKN Nusantara.
Fadli Zon menyarankan kepada pemerintah untuk mencari calon yang benar. “Sarannya cari yang benar lah,” ucap Fadli Zon, dilansir dari Suara.com, Jumat (21/1/2022).
Fadli Zon tampaknya kurang setuju dengan salah satu nama calon pemimpin IKN Nusantara yang sudah dipilih oleh Jokowi itu.
Fadli Zon juga menyarankan agar pemerintah jangan memberi sinyal negatif yang nantinya berujung kehebohan pada orangnya, bukan pembangunannya.
“Jangan memberi sinyal yang nanti akhirnya kehebohan bukan kepada pembangunan, malah kepada orangnya,” ucap Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan, calon pemimpin IKN wajib memiliki kriteria kapasitas dan kapabilitas. Integritas juga tidak boleh ditinggalkan saat menunjuk pejabat.
“Kalau salah memilih orang nanti bisa kontraproduktif terhadap kinerja yang bersangkutan juga,” terang Fadli Zon.
Sebelumnya, diketahui Undang-Undang Ibu Kota Negara (UUIKN) telah disahkan pada Selasa, 18 Januari 2022.
Pasal 10 Ayat 3 draf RUU IKN menyebutkan bahwa Presiden wajib untuk mengangkat Kepala Otoritas IKN paling lama dua bulan setelah RUU disahkan.
Selain Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar, di antaranya ada Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro dan Mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Selain itu, ada juga mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penunjukkan Kepala Badan Otoritas IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi.
Luhut mengatakan, Jokowi sudah memegang nama yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Nusantara. “Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu,” ungkap Luhut.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa sudah mengumumkan nama daerah ibu kota, Senin (17/1/2022).
Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota dan telah disampaikan dalam rapat panja pembahasan RUU Ibu Kota Negara bersama pansus di DPR.
Presiden memilih nama tersebut, menurut Suharso alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional.
“Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” tandasnya. [KM-07]
