MEDAN, KabarMedan.com | Kalangan buruh mengkritik kinerja Walikota Medan, Dzulmi Eldin pada perayaan HUT Kota Medan ke- 427. Hari jadi Kota Medan tersebut dirayakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Lapangan Banteng Medan, Senin (3/7/2017).
Willy Agus Utomo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumut mengatakan, usia Kota Medan yang telah ratus tahun, belum juga membuat kalangan buruh di wilayah itu meningkat kesejahteraannya.
“Medan merupakan Kota industri terbesar di Indonesia. Jadi sudah seharusnya Walikota Medan juga peduli terhadap nasib para buruh,” katanya, Senin (3/7/17).
Kegagalan Walikota Medan di mata buruh, kata Willy, yaitu praktek penerapan upah murah terhadap buruh, pekerja kontrak, outsourcing meraja lela, banyak perusahaan pelanggar hak normatif bebas tanpa ada sanksi tegas dari jajaran dinas tenaga kerja (Disnaker) dan lain sebagainya.
“Upah buruh di Kota Medan sudah sangat tertinggal jauh dari daerah lain di pulau jawa, seperti Pasuruan, Sidoarjo, Bekasi, Purwakarta dan Tangerang. Selisih upahnya sudah diatas satu juta rupiah. Padahal lima tahun lalu selisih upahnya tak terlalu signifikan. Bahkan upah medan masih di atas beberapa daerah lain,” ujarnya.
Bicara masalah buruh kontrak dan Outsourcing, ujar Willy, hampir 80 persen buruh yang bekerja di Kota Medan bersetatus kontrak, dan nasib keberlangsungan bekerja masih terus terancam. Bahkan, jajaran Pemko Medan juga terkesan abai akan hal ini.
“Tidak ada lagi istilah pekerja tetap di sini. Kapan perlunya saja tenaga buruh di pakai. Jajaran Pemko Medan terkesan membiarkan perusahaan biro jasa outsorcing tersebut melakukan pelanggaran” jelasnya.
Intinya, carut marut masalah ketenagakerjaan masih banyak terjadi di KotaMedan. Bahkan, sambungya, kasus perburuhan banyak yang tidak terselesaikan. Ini semua merupakan tangung jawab Walikota Medan sebagai atasan dari Disnaker.
“Jadi jangan seremonial saja merayakan HUT Kota Medan, tapi walikota harus melihat masyarakatnya. Sudahkah rakyatnya hidup dengan tenang dan sejahtera. Kalau tidak begitu, kita anggap kinerja walikota gagal,” pungkasya. [KM-03]
