MEDAN, KabarMedan.com | Pasca naiknya tarif air sejak Mei 2017, pelayanan PDAM Tirtanadi semakin mengecewakan. Alasan direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air adalah untuk meningkatkan pelayanan bagaimana air ke pelanggan tidak keruh/bau busuk, tidak macet dan tidak netes.
Empat bulan sejak kenaikan terjadi justru air mati dan keruh sepekan terakhir di Kota Medan. “Di berbagai kesempatan Petinggi PDAM Tirtanadi kerap berjanji kepada masyarakat, khususnya Pemuda Muhammadiyah kenaikan tarif akan berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan. Tetapi, kondisi yang terjadi jangankan untuk jaminan kualitas untuk air minum, bahkan digunakan untuk mandi saja tidak layak,” kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Basir Hasibuan, Rabu (23/8/2017).
Jumlah keluhan dari pelanggan pasca kenaikan tarif air semakin bertambah, sehingga menyebabkan banyak pihak merasa geram termasuk Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara.
“Kebutuhan atas air bersih merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, dalam hal ini didelegasikan kepada Gubsu. Tentu Gubsu harus hadir menjamin ketersediaan air bersih melalui PDAM Tirtanadi yang harus mendahulukan fungsi sosialnya daripada kepentingan pribadi direksi dan dewan pengawas,” ujarnya.
Penyertaan modal yang diberikan Pemprov Sumut mendorong PDAM Tirtanadi untuk melayani pelanggan secara maksimal, bukan malah digunakan menambah pundi-pundi penghasilan pegawai PDAM Tirtanadi.
Direksi PDAM Tirtanadi sejak dilantik dianggap tidak memiliki kinerja ke arah yang lebih baik, bahkan evalusi yang dilakukan lebih buruk dibandingkan direksi sebelumnya. Dewan Pengawas pun dianggap ‘mandul’ dalam melakukan pengawasan dan terkesan hanya makan gaji buta.
“Momentum ini harus digunakan Gubsu melakukan perombakan dengan mengganti Direksi PDAM Tirtanadi sebelum kondisi BUMD ini semakin terpuruk. Tidak ada alasan Gubsu mempertahankan Direksi PDAM Tirtanadi sekarang ini, karena PDAM Tirtanadi tidak butuh direksi yang arogan dan mencari kambing hitam, sedangkan kinerjanya “nol besar” yang tidak punya daya inovasi,” jelasnya.
“Gubsu tidak boleh membiarkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin buruk, karena pelanggan akan menganggap kegagalan direksi PDAM Tirtanadi adalah kegagalan Gubsu,” pungkasnya. [KM-03]
