MEDAN, KabarMedan.com | Kenaikan harga BBM khususnya Pertalite menunjukkan Pemerintah sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah dinilai sangat tidak fair dalam melakukan kebijakan kenaikan harga BBM yang terkesan hanya mengejar keuntungan Pertamina sebagai sebagai operator saja, tanpa melakukan kajian sosiologis yang memastikan apakah kebijakan kenaikan harga BBM tepat dilakukan saat ini.
“Kenaikan harga BBM terus dilakukan dalam periode yang cukup dekat, tetapi kemudian pasokan BBM subsidi sengaja dibuat langka. Kebijakan menaikan harga BBM ini dinilai sangat kejam. Rakyat dipaksa untuk menggunakan BBM non-subsidi dengan harga yang secara periodik terus dinaikkan, tetapi tidak pernah mengalami penurunan harga di saat harga minyak dunia turun,” kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar, Senin (26/3/2018).
Fakta yang sangat miris terjadi 2 tahun terakhir, kebijakan Pemerintah dalam menerapkan harga BBM sangat tidak terbuka dan tidak berjiwa besar. Bagaimana tidak, harga BBM subsidi jenis Premium sengaja dibuat langka.
Sementara jenis BBM non-subsidi seperti Pertalite dan Pertamax karena tidak mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam menaikkan atau menurunkan harga, sengaja disediakan pasokannya mencukupi bahkan di beberapa SPBU diperbanyak pompanya menggantikan pompa premium.
“Harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan lebih baik pada pemerintah terbukti sia-sia. Pemerintah justru menaikkan harga BBM tanpa empati, tidak memperhatikan masyarakat dan daya beli konsumen. Alasannya, kenaikan harga BBM dilakukan saat ada terjadi di saat daya beli masyarakat turun, serta lonjakan harga bahan pangan seperti beras, sembako dan kenaikan lain, diantaranya tarif tol, tiket kereta api serta agresif mengenakan berbagai pajak kepada konsumen,” ucapnya.
Pemerintah dinilai menjadikan harga minyak mentah dunia sebagai alasan menaikkan harga BBMÂ hanya kamuflase saja. Kenaikan harga BBM dituding karena faktor nilai rupiah yang ambruk hingga ke level 13.000 per dolar AS.
“Pemerintah belum transparan, jika subsidi energi dicabut. Apa kompensasi atas pencabutan subsidi BBM? Dialokasikan kemana? Untuk apa? Buktikan dengan kebijakan konkrit dan terukur. Dikhawatirkan kenaikan harga BBM cuma untuk membayar selisih kurs karena pelemahan kurs rupiah,” pungkasnya. [KM-03]
