MEDAN, KabarMedan.com | Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai, partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih rendah pada Pilkada Serentak 2018 ini.
“Hasil pantauan JPPR Sumut di setiap Kelurahan di beberapa Kabupaten/Kota, terlihat pengumuman DPS sepi peminat terhitung sejak diumumkan hingga saat ini,” kata Darwin Sipahutar, Koordinator Propinsi JPPR Sumut, Selasa (3/4/2018).
Darwin mengatakan, hal ini sangat penting untuk memberikan tanggapan terkait kesalahan dalam penulisan data diri, kegandaan nama pemilih, alamat, tanggal lahir dan pemilih yang belum terdaftar.
“Jika tidak ada yang memberikan masukan terhadap DPS, maka sudah dipastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan berdampak pada penentuan jumlah logistik yang akan disediakan KPU,” ujarnya.
Selain itu, katanya, himbauan penyelenggara untuk mengajak masyarakat menanggapi DPS masih tergolong normatif dan klasik.
“Artinya harus ada cara lain untuk memompa antusias masyarakat dalam melihat Daftar pemilih. Pengumuman daftar pemilih tidak harus diumumkan dikantor lurah/desa saja. Tidak ada salahnya jika merujuk pada aturan Perbawaslu No 9 Tahun 2017 Pasal 19 ayat 1. Hal ini dianggap memudahkan bagi akses masyarakat terkhusus bagi penyandang disabilitas. Kami khawatir pada perbaikan daftar pemilih nanti masih terdapat kerancuan dalam DPT. Sebab, konsekuensi akibat tidak akuratnya DPT akan berdampak besar bagi keberhasilan proses pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara,” ungkapnya.
Dirinya berharap, peran pengawasan yang ketat dari Bawaslu dan jajarannya sangat diharapkan agar tidak ada pemilih yang merasa dirugikan (Ayat 3 pasal 1 Perbawaslu).
“JPPR sebagai lembaga yang konsen pada pendidikan pemilih dan pemantauan selalu siap berkontrobusi dalam memberikan tanggapan terhadap DPS agar kualitas DPT pada pilkada nanti menjadi lebih baik,” pungkasnya. [KM-03]
