MEDAN, KabarMedan.com | Tugas berat dan pekerjaan rumah menumpuk akan diemban pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 mendatang. Persoalan ketimpangan pembangunan menjadi hal yang harus disetarakan pemerintahan Provinsi Sumut mendatang.
Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, saat memberi sambutan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara 2018, di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Kamis (12/4/2018).
Bambang mengatakan, Musrenbang ini sebagai koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi Sumut dengan Kab/Kota dalam mewujudkan program pembangunan yang masuk dalam skala nasional.
Di hadapan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi; Bambang mengakui, jika persoalan yang dihadapi di Sumut, yakni, ketimpangan pembangunan yang tidak merata.
Hal ini tampak dan dirasakan antara wilayah Pantai Timur dengan Pantai Barat. Hal ini pula yang mengharuskan pemimpin Sumut ke depannya harus melakukan upaya lebih untuk meratakan pembangunan di Sumut.
“Hal utama adalah pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar ketertinggalan daerah untuk mengatasi isolasi daerah itu. Pembangunan ke depannya, harus berorientasi pada mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Dirinya juga mendorong Pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk serius mengelola Danau Toba. Besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Danau Toba dalam hal pengembangan menjadi kawasan pariwisata harus dimanfaatkan dengan baik.
“Sumut sangat beruntung karena pengembangan pariwisata Danau Toba. Tolong ini benar-benar dimanfaatkan, bagaimana peningkatan dengan cepat wisatawan asing dan lokal datang ke Sumut,” pungkasnya.
Musrenbang ini mengangkat tema RKDP 2019 Percepatan Pembangunan Untuk Mendorong Penciptaan Ekonomi yang Tangguh Dalam Rangka Mewujudkan Sumut yang Mandiri, Makmur dan Berkeadilan Sebagai Upaya Menyinergikan Program Pemerintah Provinsi Sumut di berbagai Tingkat Kabupaten/Kota. [KM-01]
