JAKARTA, KabarMedan.com | Pascatsunami dan gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter di Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018, pemerintah akan membangun Kota Palu Baru.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah tengah merampungkan masterplan proyek itu. Hunian warga nantinya tidak akan dibangun di lokasi yang diruntuhkan gempa. Ini dikarenakan wilayah Palu diguncang gempa bumi, tsunami, dan fenomena likuifaksi.
“Jika di Lombok kan dibangun di tempat yang sama. Ini sudah berubah semua (karena ada tsunami). Kami ingin membangun Palu baru, berarti harus bikin masterplan baru yang mengadopsi semua,” kata Basuki, Senin (15/10/2018).
Karena masuk perencanaan kota, Basuki mengatakan koordinasi akan ada di bawah deputi regional Bappenas. Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan sertifikat tanah.
“Pekerjaan umum pengembangan wilayah, dan (melibatkan) BMKG, badan geologi, dan para pakar di pusat gempa. Mereka sudah bekerja di lapangan dan ini sudah kembali,” ujarnya.
Sebelum hunian baru untuk warga terselesaikan, pemerintah lebih dulu membangun hunian sementara atau Huntara di Kota Palu. Untuk wilayah yang terdampak gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Sigi baru akan dibicarakan.
Basuki mengatakan, ada 1.200 hunian sementara yang akan dibangun pemerintah. Ini berdasarkan jumlah pengungsi yang ada. “Kami menghitung dari jumlah pengungsi. Satu Huntara kira-kira 10 Kepala Keluarga. (Ada) 10 petak. Dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya,” jelasnya.
Selain membuat masterplan, pemerintah masih bekerja untuk membersihkan kota pascagempa dan tsunami. Adapun target pembersihan kota 2 minggu.
“Kemudian perbaikan infrastruktur-infrastruktur linnya, sekolah darurat, RS, universitas, semuanya selesai dalam 2 tahun untuk Palu, mulai dari 2019-2021 semuanya harus selesai,” katanya.
Hingga kini pemerintah belum menetapkan besaran anggaran yang akan digunakan untuk membangun Palu Baru. Namun, memperkirakan akan memakan anggaran Rp 5-6 triliun.
“Itu untuk relokasi. Itu (pembangunannya) di luar jalan Pantai Talise. Itu kan pasti dengan tanggul itu, tidak bisa biasa saja, karena sambil mengadopsi pengamanan tsunami. Untuk pembuatan masterplan, Kementerian PUPR menargetkan rampung akhir tahun 2018,” pungkasnya. [KM-03]
