MEDAN, KabarMedan.com | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berharap, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Bersatu ( Apersi Bersatu) dapat mewujudkan program pengadaan Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau (MBR) di Sumatera Utara.
Demikian dikatakan Edy saat menerima Audiensi Pengurus dan Anggota Apersi Bersatu yang dipimpin Ketua Umum Apersi Bersatu Gustian Danil, yang didampingi Bendahara umum Apersi Bersatu, Billy sugianto.
Ia juga berharap, seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara yang berpenghasilan rendah dapat menikmati sandang, pangan, dan papan, oleh karenanya para Pengembang dan Perbankan di Sumatera Utara, dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun perumahan MBR.
Tidak hanya bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah, Edy juga mengimbau pengembang yang tergabung dalam Apersi Bersatu, juga dapat membangun Perumahan bagi kalangan PNS/ASN, Guru dan Pensiunan TNI.
“Dengan Program Apersi Bersatu membangun perumahan bagi MBR, dapat mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara, sesuai dengan sila kelima pancasila, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini juga sejalan dengan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Ketua Umum Apersi Bersatu, Gustian Danil mengatakan, pihaknya menyambut baik dukungan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan siap bekerjasama merealisasikan program Apersi Bersatu untuk membangun Perumahan MBR ini.
Gustian yang didampingi ketua DPD Apersi Bersatu Sumut, Samsudin mengatakan, untuk tahun ini Realisasi pembangunan perumahan Subsidi di Sumatera Utara sebanyak Lima Ribu ( 5000) rumah.
Ketua DPD Apersi Bersatu Sumatera Utara, Samsudin menambahkan di Sumatera Utara masih banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni, sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Apersi Bersatu Sumut siap memfasilitasinya.
Bendahara Umum Apersi Bersatu, Billy Sugianto juga menyoroti masih maraknya praktek atau dana siluman yang mereka rasakan saat akan mengurus ijin pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, BPN disejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara.
“Kedepan Apersi Bersatu akan juga bersinergi dengan Instansi penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, berupa pendampingan kepada para pengembang yang tergabung dalam Apersi Bersatu saat akan melakukan pengurusan legalitas yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan disejumlah Instansi Pemerintah,” pungkasnya. [KM-03]
