JAKARTA, KabarMedan.com | Hoaks bernada rasialisme menjadi pemicu kerusuhan di Wamena, Papua, yang mengakibatkan 22 orang meninggal, dan puluhan lain terluka.
Ancaman kekerasan massa akibat kesalahpahaman muncul dari distorsi informasi, melalui perangkat digital harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.
Kerusuhan ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya, kerusuhan Tanjung Balai pada tahun 2016 juga diduga dipicu karena distorsi informasi berbau SARA yang menyebar cepat melalui media sosial.
Demikian juga terbunuhnya Maman Sudiman pada Maret 2017 yang tengah mengantar beras ke rumah kerabatnya, di Desa Amawang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Akibat ia dikeroyok massa yang termakan hoaks penculikan anak.
Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo mengatakan, semakin mudahnya akses informasi melalui perangkat digital, seringkali belum disertai dengan pengetahuan untuk memilah informasi yang benar, dan kebijaksanaan diri untuk berhati-hati sebelum menyebarkan informasi.
“Masyarakat harus tahu, informasi sekecil apapun. Jika keliru dan dibalut menjadi ujaran kebencian berpotensi memicu kerusuhan massa,” katanya, Selasa (24/9/3029).
Agar kejadian di Wamena tidak terulang kembali, katanya, Mafindo mengusulkan beberapa langkah, seperti membentuk Hoax Crisis Center (HCC) di Papua, dengan melibatkan tokoh masyarakat lintas suku/agama, pemerintah pusat dan daerah, jurnalis, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil.
“Tujuannya adalah masyarakat ataupun tokoh daerah memiliki satu tempat untuk klarifikasi atas informasi yang berpotensi meresahkan publik,” ujarnya.
HCC ini bukanlah lembaga formal, namun berupa jejaring yang bisa cepat memonitor issue viral di masyarakat, mencari klarifikasinya, dan bersama mendistribusikan klarifikasinya.
“Hoax Crisis Center ini pernah dibuat oleh Mafindo di Kalimantan Barat ketika Pilgub 2018 lalu, bersama jejaring aktivis dan para tokoh masyarakat, bersinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Upaya ini dinilai berhasil oleh beberapa pihak, di antaranya Bawaslu Kalbar, Sydney Jones dari IPAC, untuk meredam potensi konflik di Kalimantan Barat pasca Pilgub 2018,” ungkapnya.
Memperbanyak edukasi literasi digital. Dengan semakin membanjirnya perangkat digital, harus disertai dengan membekali penggunanya bagaimana perangkat digital itu seharusnya digunakan, baik untuk membangun konten positif, maupun untuk mengenali dan melawan konten negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian.
“Edukasi literasi digital ini penting untuk membangun ketahanan informasi masyarakat, sehingga tidak mudah menjadi korban adu domba pihak yang tidak bertanggungjawab,” jelasnya.
Selain itu, hoaks akan cenderung subur di tengah kebencian, dan seringkali fakta yang keluar sesudah hoaks beredar, sulit diterima oleh mereka yang sudah termakan hoaks.
Untuk itu gerakan persaudaraan dan silaturahmi di dunia nyata, sangat penting untuk diperbanyak untuk mencegah timbulnya kecurigaan yang muncul di antara anak bangsa yang sangat beragam.
Pemerintah diharapkan memperbanyak fasilitasi pertemuan antar masyarakat dan para tokoh, sehingga kecurigaan yang mudah muncul melalui media sosial, bisa diredam dengan baik.
“Kami mengapresiasi semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, tokoh masyarakat yang saat ini tengah bekerja keras untuk mengatasi situasi pasca rusuh di Wamena,” pungkasnya. [KM-03]
