JAKARTA, KabarMedan.com | Sejumlah akademisi dari seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Forum Akademisi Untuk Papua Damai menyatakan, ada tiga poin penting dalam menyikapi kasus kekerasan yang terjadi di Papua.
Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM Unimed), Majda El Muhtaj mengatakan, tiga poin penting tersebut, yaitu Pertama, prihatin yang mendalam atas berbagai kekerasan dan ancaman krisis kemanusiaan di tanah Papua. Diharapkan semua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.
“Pemerintah juga harus memastikan terciptanya kondisi dan rasa aman sekaligus mendorong pemulihan pemerintahan sipil yang efektif di tanah Papua,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10/2019).
Kedua, mengapresiasi kesediaan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan para pihak di Papua guna memulai proses dialog. Untuk itu Presiden Jokowi perlu menunjuk utusan khusus untuk menjembatani persiapan menuju dialog.
“Ketiga, mendorong Presiden Jokowi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengumpulkan dan mengungkap fakta-fakta terkait kondisi kekinian di Papua,” ujarnya.
Ia mengatakan, temuan dari TPF ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Presiden Jokowi dalam upaya mencari solusi kemanusiaan dan evaluasi terhadap pola pendekatan keamanan di Papua. Sebab, pendekatan keamanan militeristik yang menimbulkan jatuhnya warga sipil sudah semestinya dihindari.
Majda mengatakan, yang menjadi bagian dalam Forum Akademisi Untuk Papua Damai ini adalah pemulihan stabilitas dan pemenuhan hak rasa aman masyarakat di Papua merupakan langkah yang harus segera dilakukan negara.
“Papua damai adalah Indonesia damai. Pemulihan stabilitas dan kondusivitas bagi pemenuhan hak rasa aman masyarakat serta penegakan hukum berkeadilan merupakan langkah segera yang wajib dilakukan negara di tanah Papua,” pungkasnya. [KM-03]
