MEDAN, KabarMedan.com | Aktivis Pergerakan Indonesia, Ade Sandrawati Purba menilai, rusaknya sebuah pemerintahan karena tingginya ‘ongkos politik’ yang harus dikeluarkan saat bertarung pada Pemilihan Umum.
Hal ini pula membuat Ade maju Pilgubsu 2018 untuk menghempang praktik politik uang yang selalu menjadi isu hangat setiap digelarnya pesta demokrasi itu.
Demikian dikatakan Ade saat berbicara pada acara Ngobrol Solidaritas bertajuk “Dari Anak Muda Untuk Sumatera Utara, Menggagas Politik Bersih, Terbuka dan Berintegritas” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Medan.
“Bayangkan jika seseorang maju dan mengeluarkan dana hingga ratusan miliar, tentu ia akan mengambilnya anggaran yang telah dikeluarkan saat berkuasa. Karena itu saya maju untuk menghempang praktik-praktik politik uang tersebut,” katanya.
Keyakinannya maju pada Pilgubsu 2018 mengalir dari kalangan anak muda. Dengan konsep-konsep politik yang dibangun diyakini akan memberikan pengaruh besar pada Pemilu 2018 mendatang.
“Saya yakin inilah saatnya anak muda ikut bertarung di pentas politik, agar perubahan itu terwujud,” ujarnya.
Pengamat Politik USU, Faisal Mahrawa mengatakan, keberadaan anak muda menjadi faktor penting dalam mengubah cara berfikir masyarakat terhadap agenda politik seperti pemilu. “Anak muda harus mampu mengubah cara pandang politik dari konvensional dengan gaya politik baru dan disenangi masyarakat,” ungkapnya.
Faisal menilai, selama ini masyarakat telah jenuh dengan gaya berpolitik yang dipertontonkan oleh partai politik yang ada. Hal ini berimbas kepada rendahnya partisipasi pada setiap agenda politik.
“Inilah yang menjadi tantangan bagi anak-anak muda dengan masuk ke partai politik. Silahkan masuk kedalam partai politik dan berikan pengaruh dengan ideologi-ideologi yang disukai anak muda,” jelasnya.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengungkapkan, transparansi anggaran pemerintahan dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan praktik korupsi.”Jika benar-benar transparan, maka sulit untuk korupsi,” tambahnya.
Ia menilai, di Sumatera Utara hal itu belum diterapkan secara penuh. Akibatnya pelayanan publil belum terlaksana secara maksimal.
“Ini dapat kita lihat masih banyak ditemukannya infrastruktur yang rusak. Dengan kondisi ini, anak muda harus berperan untuk mengawal pemerintah, dan harus terlibat dalam penyelenggara pemerintahan itu sendiri,” pungkasnya. [KM-03]
