MEDAN, KabarMedan.com | Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution disebut resmi telah menjadi kader Partai Demokrat. PDIP Sumut pun angkat bicara.
Plt Ketua PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat menegaskan, berpartai sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
“Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader,” kata Djarot yang juga Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi PDIP dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2020).
Dalam konsolidasi tersebut, ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.
“Yang bersangkutan (Akhyar) masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan Partai lain,” ujarnya.
Djarot menjelaskan, PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai.
“Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai. PDIP belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi melibatkan mantan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” ungkapnya.
Djarot menjelaskan, PDIP mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran MTQ ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 sebesar Rp 4,7 miliar. Hal ini menjadi pertimbangan penting mengapa Partai tidak mencalonkan Akhyar.
“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan Partai itu,” jelasnya.
PDIP juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera. Pertimbangan yang komprehensif, strategis, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan Partai.
“PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan Partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024,” pungkasnya. [KM-03]
