MEDAN, KabarMedan.com | Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Jawa meminta masyarakat khususnya warga Jawa di Sumatera Utara bisa bersikap cerdas dan mewaspadai isu-isu yang dikembangkan menyusul aksi berbagai elemen menolak Gubernur Sumut baru-baru ini.
“Masyarakat khususnya warga Jawa Sumut bisa bersikap cerdas dan mewaspadai isu yang ada,” ujar Ketua Presidium Bamus Jawa, Bob Suparno, didampingi anggota Dewan Pinisepuh, H Dalail Ahmad bin Selamet, kepada wartawan, di Sekretariat Bamus Jawa, Jalan Jamin Ginting, Medan, Rabu (1/4/2015).
Dengan bersikap demikian, kata Bob Suparno, Bamus Jawa menghimbau warga Jawa untuk tidak mau diprovokasi termasuk mengadakan demo tandingan.
“Jangan ada demo tandingan dari warga Jawa. Sebab, hal itu hanya memperkeruh suasana dan pada gilirannya akan merugikan warga Jawa di daerah ini,” tegas Bob Suparno.
Bob Suparno mengingatkan, keberadaan serta kontribusi positif warga Jawa terhadap Sumatera Utara sudah tercatat di dalam sejarah. Jauh sebelum era pembukaan perkebunan, warga Jawa sudah memberikan sumbangsih kepada daerah ini termasuk di bidang pendidikan, pengembangan agama Islam maupun di bidang lainnya.
Demikian pula pada era pergolakan melawan penjajah, cukup besar peran warga Jawa terhadap daerah ini di dalam mengusir penjajah baik dalam bentuk perlawanan intelektual maupun perlawanan senjata.
“Sejarah sudah mencatat cukup besar kontribusi warga Jawa terhadap Sumatera Utara,” katanya.
Menurutnya, seluruh warga Jawa Sumut saat ini berkewajiban untuk bersama-sama menjaga citra positif yang telah dicatat sejarah tersebut.
Berkaitan dengan aksi penolakan terhadap Gubernur Sumut saat ini, Bamus Jawa memandang persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari konflik politik tingkat tinggi yang terjadi di Sumut dan bermuara kepada Gubernur dan wakil Gubernur Sumut.
“Kami melihat Gatot – Tengku Erry sudah mulai tidak harmonis. Konflik politik keduanya telah mempengaruhi psikologis dari para penentang Gubsu beberapa waktu lalu maupun upaya yang digalang kemudian oleh pendukung Gubsu,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Bob, tentu ada hal lain yang lebih penting bagi keduanya yaitu pilkada serentak. Sumatera Utara akan melaksanakan pilkada di 25 Kabupaten/Kota. Menjadi menarik karena adanya pengangkatan pejabat sementara (Plt) di daerah pilkada dan itu menjadi wewenang Gubernur.
“Bukan lagi menjadi rahasia bahwa penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah menjadi kue yang diperebutkan,” ujarnya.
Bamus Jawa juga menilai, pengangkatan Wakil Gubernur Sumut sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara sangat sarat kepentingan politik.
“Kami yakin dalam waktu dekat akan ada reaksi dari pihak kejaksaan untuk merespons tuntutan para pendemo yang meminta penegak hukum menuntaskan kasus hukum terhadap Gubsu. Ketidakharmonisan pejabat tinggi di Provinsi saat ini, mengingatkan sejarah berulang dari peristiwa beberapa waktu lalu antara Syamsul Arifin dan Gatot sendiri,” ucap Bob.
Lebih lanjut, menurutnya sebagai warga Jawa di daerah ini sangat legowo jika memang ada kasus hukum menjerat Gubsu agar segera dituntaskan, sehingga tidak menjadi ‘polemik dan mengganggu pemerintahan. Sebab rakyat hanya berfikir ketika Gubernur dan Wakilnya masih ada saja pembangunan tidak terlihat, apalagi keduanya bertikai.
“Kami tentu merasa kecewa jika Gubsu diganti di tengah jalan. Dengan memahami itu semua, warga Jawa jangan sampai mau diprovokasi apalagi sampai membuat demo tandingan,” pungkasnya. [KM-01]
