JAKARTA, KabarMedan.com | Pemerintah baru saja meluncurkan program Kartu Pra Kerja yang diberikan pada masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, hingga mereka yang kena PHK akibat virus corona. Peserta yang lolos bisa mendapatkan Rp3,55 juta yang diberikan secara bertahap.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bantuan tersebut tak efektif bagi pekerja yang kena PHK atau dirumahkan. Sebab, korban PHK dan buruh yang dirumahkan butuh uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara peserta Kartu Pra Kerja diharuskan ikut pelatihan online dulu.
Pelatihan secara online itu juga dinilai kurang bermanfaat, karena hampir tidak ada perusahaan yang membuka lowongan kerja di tengah pandemi corona. Tak jelas peserta yang sudah ikut pelatihan akan disalurkan ke mana.
KSPI meminta bantuan dari kartu tersebut diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan besaran setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
“KSPI mendukung agar pemberian Kartu Pra Kerja itu diprioritaskan pada BLT. KSPI memandang pakai aturan yang sudah ada aja, di-UU kan ada upah minimum yaitu upah paling rendah yang didapatkan ketika dia bekerja. Kami memandang besaran ideal sebesar UMP,” kata Juru Bicara KSPI, Kahar Cahyono, seperti diberitakan kumparan, Senin (14/3/2020).
Besaran UMP dinilai ideal karena kebutuhan tiap masyarakat di daerah berbeda. Menurutnya, biaya hidup buruh di Karawang dan Bekasi jauh berbeda dengan buruh di Blitar dan daerah yang UMP-nya rendah.
Karena itu, dia menyarankan agar besaran BLT kepada buruh yang di-PHK tak dipukul rata. KSPI juga meminta BLT setara UMP tak diberikan sekali saja tapi selama pandemi corona belum selesai.
“Karena kalau dipukul rata BLT Rp1 juta buat mereka yang tinggal di Blitar dan daerah yang UMP kecil mungkin akan memenuhi. Tapi yang di Karawang, Bekasi, dan Jakarta pasti enggak memenuhi kebutuhan mereka (BLT Rp 1 juta),” pungkasnya. [KM-01]
