MEDAN, KabarMedan.com | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku, kaget malam-malam dihubungi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian lima hari yang lalu.
Pasalnya, selama ini diundang sang menteri tidak datang. Ternyata kedatangan Tito Karnavian ke Medan dengan rapot merah terkait anggaran Pilkada 2020.
Demikian dikatakan Edy dalam rapat koordinasi kesiapan pelaskanaan Pilkada 2020 di Sumut, di Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7/2020).
“Bang saya (Tito Karnavian) akan datang ke Medan. Kaget juga saya, ada apa Pak Menteri. Selama ini Pak Menteri diundang tak pernah datang, kok sekarang mau datang. Karena beliau kan tidak Kapolri lagi. Kalau tempo hari Kapolri datang, oh ada apa ini,” kata Edy.
Saat itu, Tito menjelaskan bahwa di Sumut rapotnya merah semua, sama dengan Papua.
“Saya tanya (kenapa), itu merah semua rapotnya bang. Saya bilang tak boleh sama dengan Papua. Tapi tadi pagi, disampaikan Pak Menteri, bang, sudah beres, sudah hijau semua, tinggal 2, Samosir dan Mandailing Natal (Madina). Nanti tugasnya Pak Wagub lah itu,” katanya.
Edy mengatakan, pesta demokrasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Laksanakan secara bertanggung jawab. Saya tak mau pesta ini menjadi mencekam di suatu daerah. Biarkan rakyat dengan bergembira, tapi tetap harus diperhatikan protokol kesehatan, dan bisa tenang memilih pimpinannya untuk kemajuan daerahnya,” katanya.
Eddy berpesan agar incumbent berlaku adil sehingga rakyat bisa memilih. “Berlakulah riil, adil, sehingga rakyat bisa tetap kembali memilih Anda. Jika Anda tak bisa menunjukkan itu, saya minta maaf. Rakyat juga tak mau memilik pimpinannya yang tak bertanggungjawab,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian pun memberikan penjelasan kenapa dirinya diundang tak datang. Tito mengaku, bahwa Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi aman terkendali.
“Kita biasa kan datang ke tempat bermasalah. Jika tidak bermasalah, cenderung nggak prioritas. Artinya Sumut di bawah Pak Edy Rahmayadi aman-aman saja,” jelasnya.
Namun, dirinya kali ini datang karena ada masalah. “Bang, ini Pilkada 9 Desember 2020, salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya anggaran paling utama. Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang NPHD nya baru di bawah 10 persen. Kasian teman-teman KPU dan Bawaslu nanti tidak bisa kerja,” katanya.
Padahal, kata Tito, mengenai pilkada sudah dilakukan rapat sejak 14 Maret lalu. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung disepakati penundaan bulan pelaksanaan Pilkada 2020.
“Dinamikanya tidak ada satupun ahli yang mengatakan COVID-19 selesai tahun 2021. Bahwa COVID-19 menyerang segala usia,” katanya.
Tito mengatakan, sebanyak 170 juta orang di Indonesia harus divaksin. Jumlah vaksinnya harus dikalikan 2, di mana 1 lagi untuk booster.
“Bayangkan bagaimana produksi, berapa lama, distribusinya, eksekusi vaksinasinya. Ada prediksi akan ada vaksin di 2021. Artinya harus menunggu setahun lagi,” katanya.
Dalam rapat koordinasi kesiapan pilkada se Sumut, diketahui bahwa KPUD Sumut, Bawaslu Sumut, sudah siap.
Bahkan Gubernur Sumut juga sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Sumut.
Sebagian persoalan anggaran untuk pilkada dari NPHD dari kepala daerah kepada KPU dan Bawaslu ada yang mencapai 100 persen, ada juga yang masih setengahnya.
“Ada juga yang masih kecil. seperti Madina dan Samosir. Untuk Samosir, bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya masalah internal di Bawaslu di Samosir,” pungkasnya. [KM-03]
