MEDAN, KabarMedan.com | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara menyatakan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) virus corona atau Covid-19 bertambah menjadi 763 orang. Sebagian dari mereka (ODP-red) dinilai membandel atau tidak patuh. Dinas Kesehatan mengaku, sudah meminta saran hukum atas hal tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, jumlah ODP didapat melalui penyelidikan epidemiologi atau tracing yang dilakukan kepada kontak erat dari seluruh yang pasien positif.
“Ini membuktikan bahwa rekan kami, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah melakukan tugasnya dengan baik. Buktinya dengan mendapatkan ODP yang semakin bertambah,” katanya, Senin (23/3).
Ia menjelaskan, ODP yang semakin bisa diidentifikasi dapat berkontribusi memutus rantai penularan yang terjadi. Kemudian, dia juga mengimbau ODP agar mengisolasi diri selama 14 hari.
“Banyak ODP yang tak berkenan mengisolasi diri selama 14 hari akibatnya terjadi peningkatan. Kita berharap, ODP melakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah sehingga dapat memutus rantai penularan,” ujarnya.
Pihaknya sudah meminta saran hukum kepada ahli hukum untuk mengumumkan nama dan alamat ODP, sehingga tidak membahayakan orang lain. Tetapi masyarakat yang akan menjaganya tidak kemana-mana.
“Jika pertimbangan hukumnya nanti membolehkan kami, maka nanti akan kita umumkan, supaya ini menjaga kita semua,” ungkapnya.
Alwi menambahkan, Gubernur Sumut sudah mengumpulkan seluruh rumah sakit di Sumut untuk membantu sumber daya manusia yang akan bertugas di Rumah Sakit Khusus Covid-19 di RS dr. GL Tobing milik PTPN II Tanjung Morawa.
Pihaknya berharap, semua nama sudah bisa masuk untuk disusun jadwal tugasnya dan diharapkan RS dr. GL Tobing sudah bisa segera operasional.
“Sampai saat ini belum operasional. Mudah-mudahan dengan persiapan SDM ini bisa operasional. Sebelum operasional kami berharap tidak ada yang mengirim pasien kemari. Nanti akan kami umumkan jika sudah opeasional,” jelasnya.
Dikatakannya, sampai saat ini alat rapid test yang dipesan dari pusat belum sampai. Menurutnya, rapid test itu akan dilaksanakan di daerah yang banyak ODP-nya.
“Rapid test ini untuk memperkuat proses pemutusan rantai penularan,” pungkasnya. [KM-03]
