Fit and Proper Test Calon Panglima TNI: Isu Kekayaan dan Pelanggaran HAM  Tidak Akan Ditanya

JAKARTA, KabarMedan.com | Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa selaku calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11/2021) diperkirakan akan berjalan dengan mulus.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengungkapkan, seluruh fraksi di Komisi I DPR tidak keberatan dengan sosok Andika yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Rasanya tidak ada fraksi yang keberatan dengan Jenderal Andika karena memang beliau ini kemampuannya bagus, track record-nya meyakinkan dan pintar menjaga silahturahim,” ujar Sukamta, Jumat (5/11/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, sosok Andika cocok dengan tantangan situasi pertahanan keamanan saat ini, baik dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:  Amerika Serikat dan Indonesia Membongkar Jaringan Phishing Global

Ia pun meyakini, kepala staf TNI Angkatan Darat itu akan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah di TNI seperti peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penanganan konflik di Papua.

“Sepertinya panglima baru punya resep bagus untuk menyelesaikan, kita bantu bersama-sama,” ujar Sukamta.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan, isu kekayaan fantastis Andika serta dugaan pelanggaran HAM Andika kemungkinan besar tidak akan ditanyakan dalam FPT.

Menurut Bobby, kekayaan Andika yang mencapai 179,9 miliar rupiah tidak akan dipersoalkan karena pemeriksaan atas kekayaan tersebut merupakan wewenang lembaga lain.

Baca Juga:  Atasi Krisis Sampah, PLN Dukung Percepatan PSEL di Daerah

“Kita kan bukan kantor pajak yang memverifikasi laporan pajak itu kan kantor pajak, LHKPN sebagai penyelenggara negara yang memverifikasinya itu ada lembaga negaranya sendiri, jadi kita anggap itu sudah selesai,” tutur Bobby.

Selain itu, dugaan keterlibatan Andika pada pembunuhan aktivis HAM asal Papua, Theys Eluay, juga tidak akan ditanyakan dalam FPT.

“RDPU dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal hal strategis. Kehadiran fisik,” tutur Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. [KM-07]