JAKARTA, KabarMedan.com | Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan wacana vaksinasi Covid-19 berbayar. Masyarakat masih berharap pemerintah memberikan perlindungan kesehatan secara gratis hingga pandemi terkendali.
Hal ini diungkapkan dalam hasil survei bersama antara Katadata, Changeorg, dan KawalCovid-19 yang menyatakan bahwa ada 70 persen responden mereka yang menolak vaksinasi berbayar.
“Yang tidak setuju ini menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi artinya kondisi darurat, dan vaksin ini menjadi hak warga negara tanpa memandang kelas ekonomi,” ujar Adek Media Roza, peneliti Katadata, dalam jumpa pers virtual, Rabu (29/92021).
Masyarakat beralasan vaksinasi berbayar tidak sejalan dengan prinsip keadilan, jatah vaksin masih langka, disamping itu semua vaksin di luar negeri masih gratis.
“Ada juga kekhawatiran vaksin berbayar ini menjadi ladang korupsi dan hanya menguntungkan perusahaan,” paparnya.
Dari semua responden, hanya 20,2 persen yang menyatakan setuju dengan wacana vaksinasi berbayar dengan alasan agar vaksinasi bisa lebih cepat selesai dan mengurangi antrean vaksin gratis.
Namun, 20,2 persen responden ini berpandangan vaksin bisa diperjualbelikan kepada orang yang mampu saja.
Survei dilakukan kepada 8.299 responden dimana 51,7 persen laki-laki dan 47,6 persen perempuan dengan metode online survei di seluruh wilayah Indonesia pada 6 sampai 22 Agustus 2021.
Sebelumnya, pemerintah tengah mempersiapkan skema vaksinasi ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.
“Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Menurutnya, vaksin booster gratis nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya 97,1 juta dosis, kemudian juga untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta orang, kebutuhannya 9,9 juta dosis,” ujarnya.
Selain itu juga terdapat 27,2 juta orang yang akan didanai APBD dengan total vaksin yang disediakan sebanyak 137,2 juta dosis.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali ini menegaskan pemerintah masih akan menghitung biaya dari kedua skema vaksinasi booster tersebut. [KM-07]
