MEDAN, KabarMedan.com | Badko HMI Sumut Periode 2021 – 2023 belum lama ini melaksanakan pelantikan dan talk show “Menatap Sumatera Utara Menjelang Pemilu 2024”, di Auditorium USU, Medan.
Dalam talk show tersebut dihadiri narasumber Musa Rajekshah (Wakil Gubernur Sumut), Irwansyah Putra Nasution (Praktisi Hukum dan Tokoh Pemuda), Herdensi (KPU Sumut), Agusli Matondang (Bawaslu Sumut), Sugiat Santoso (Tokoh Politik Kahmi Sumut), Hatta Ridho (Dekan Fisip USU), dan moderator Dr Indra Gunawan Purba.
Irwansyah Putra Nasution mengatakan dalam talk show tersebut, bahwa seharusnya setiap pemilihan umum dalam memilih Gubernur, Bupati atau Wali Kota, membawa perubahan baik dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Namun nyatanya, masyarakat sekarang ini masih diberikan iming-iming kesejahteraan untuk mendapatkan suara dalam pemilihan tersebut.
Lanjutnya, masyarakat itu butuh Aman, Bisa Makan dan Bahagia. Aman yang dimaksud adalah masyarakat tidak was-was dalam beraktifitas mencari makan di luar rumah.
Artinya, saat ini dari berita berita di Media, kriminal meningkat dan warga takut keluar rumah karena bisa menjadi korban kejahatan.
“Ibukota Provinsi contohnya. Begal marak, kriminal meningkat. Rasa aman bagi masyarakat sangat minim. Kan dibutuhkan kolaborasi antara pemimpin dengan pihak keamanan,” ucap Irwansyah.
Pesan maraknya kriminal (Begal) di Kota Medan, langsung disampaikan Irwansyah Putra Nasution pada Wakil Gubernur Musa Rajekshah atau bang Ijek, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valintino Alfa Tatareda yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Pria yang akrap disapa Ibey ini melanjutkan, bisa makan yang dimaksudkan bagaimana harga kebutuhan bahan pokok atau primer masyarakat terjangkau.
“Kalau harga kebutuhan dasar terjangkau, artinya ekonomi masyarakat akan terjaga, angka kemiskinan dapat ditekan,” tegasnya.
Bahagia yang dimaksudkan, bahwa kalau rasa aman sudah tercipta, ekonomi terjangkau, maka masyarakat yang kurang mampu butuh dicover dengan program-program yang ada saat ini.
“Misal, Komunitas Bilal Mayit dan Penggali Kubur di Kota Medan dari sebelumnya sudah dicover di APBD Kota Medan. Tapi bagaimana di Kabupaten Kota lainnya? Apakah sudah diperhatikan,” bebernya.
Untuk itu, Irwansyah berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memperjuangkan nasib bilal mayit, penggali kubur di daerah lainnya dengan mengcover kedalam anggaran APBD Provinsi atau kabupaten-Kota atau Dana Desa.
“Kita sangat mengapresiasi Pemko Medan yang masih mempertahankan anggaran bilal mayit. Tapi kita juga mendorong daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Soal besarannya, bisa disesuaikan dengan kondisi PAD,” harapnya. [KM-01]
