Jelang New Normal, Bupati dan Wali Kota di Sumut Diminta Persiapkan Kajian Sesuai Kondisi Daerah

MEDAN, KabarMedan.com | Draf aturan dan kebijakan terkait persiapan New Normal yang sedang digodok direncanakan akan dikirimkan ke seluruh kabupaten/kota di Sumut pada 13 Juni 2020 mendatang.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun meminta agar bupati dan walikota mempersiapkan kajian sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Demikian dikatakan Edy dalam rapat koordinasi melalui video konferensi dengan kepala daerah atau yang mewakili dari seluruh kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (9/6/2020).

“Aturan itu tidak bisa kita berlakukan sama di semua daerah, karena kondisi masing-masing berbeda-beda. Untuk itu, draf yang kami kirimkan nantinya mohon dikaji, baik ditambahi atau dikurangi, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Sembari menunggu draf ini, sudah bisa dibahas, disusun atau uji coba. Dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Edy.

Baca Juga:  Sanggar Belajar Umi Yati Gelar Rangkaian Acara Meriahkan 1 Muharram 1446 Hijriah

Usai melakukan improvisasi, katanya, draf masing-masing kabupaten/kota dikembalikan ke GTPP COVID-19 Sumut untuk finalisasi, dan menjadi produk yang akan direkomendasikan kepada pemerintah pusat.

Jika sudah disetujui, produk tersebut akan menjadi aturan yang diberlakukan di Sumut pada masa kehidupan Normal Baru.

“Kajian ini kita lakukan agar apa-apa saja yang menjadi keputusan di masa mendatang merupakan buah dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita sepakati bersama. Kalian adalah yang paling tahu situasi di sana dan kemampuan kalian dalam menanganinya. Jangan terburu-buru untuk menentukan segala sesuatu,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Indra Sahat Simare-mare mengatakan, Pemkab Taput telah melakukan uji coba di masa transisi. Simulasi dilakukan di rumah-rumah ibadah.

Baca Juga:  Sanggar Belajar Umi Yati Gelar Rangkaian Acara Meriahkan 1 Muharram 1446 Hijriah

“Nantinya ketika draf sudah datang, kami akan lakukan penyesuaian sesuai kondisi yang kami rasakan di sini. Baik itu berdasarkan kondisi kasus, kemampuan penanganan dan pertimbangan lain,” ucap Indra.

Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi memberikan masukan agar penetapan aturan di suatu wilayah tidak hanya berdasarkan zona warna, tetapi juga sebaran data statistik.

Hal ini dianggap lebih memudahkan menghasilkan peraturan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

“Karena terkadang penyebaran kasus itu hanya ada di satu RT, bukan seluruh kabupaten. Jadi, menetapkan aturan normal baru, saran saya mempertimbangkan penyebaran kasus,” pungkasnya. [KM-03]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.