JAKARTA, KabarMedan.com | Semrawut isu tiga periode masa jabatan presiden dan penundaan pemilu semakin menjadi-jadi. Melalui akun Twitternya, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, seperti yang sejak awal disepakati.
“Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022,” ujarnya, dilihat pada Senin (11/4/2022).
Menuju persiapan perhelatan demokrasi itu nantinya, Jokowi mengungkap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera dilantik pada 12 April 2022 besok.
“Lalu, pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” sebutnya.
Ia pun mengakui, desas desus dugaan bahwa pemerintah menjadi dalang di balik wacana penundaan Pemilu. Namun Jokowi membantah dan menyebut bahwa jadwal pemilu akan tetap dengan kesepakatan.
“Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga Periode,” tuturnya.
“Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah kita sepakati. Jadi, semua itu sudah jelas,” imbuh Jokowi.
Lantas, Jokowi pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang sarat akan kepentingan.
“Menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” pungkas dia.
Sebelumnya, Jokowi juga telah meminta kepada jajaran pemerintahan untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana penundaan pemilu 2024 maupun dengan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus dalam bekerja, dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi, yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan pemilu atau urusan perpanjangan masa jabatan,” ujarnya, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya, banyak kesulitan-kesulitan yang harus segera ditangani, terutama setelah terjadinya sejumlah kenaikan harga BBM dan harga pangan.
Seperti yang diketahui, wacana tiga periodesasi dan penundaan pemilu semakin gencar setelah adanya dukungan dari tiga ketua umum partai yakni Airlangga Hartarto dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Zulkifli Hasan dari PAN. Airlangga sendiri merupakan bagian dari susunan kabinet pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengungkap telah mengantongi Big Data yang menyebut 110 Juta masyarakat Indonesia telah setuju dengan wacana-wacana tersebut. Hingga kini, Luhut masih diminta untuk membuktikan klaim liarnya tersebut. [KM-06]
