JAKARTA, KabarMedan.com | Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi menyebut tidak ada kewajiban Luhut untuk membuka klaim big data terkait dukungan penundaan pemilu.
Hal itu ia sampaikan guna menjawab permintaan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Luhut untuk membuktikan klaimnya terhadap 110 Juta pengguna media sosial mendukung wacana penundaan pemilu.
“Yang mengolah data itu pihak internalnya Pak Luhut, tidak memakai anggaran pemerintah sama sekali. Jadi hak beliau untuk membuka datanya atau tidak,” ujar Jodi, Selasa (5/4/2022).
Mengenai klaim big data yang disampaikan oleh Luhut saat berhadir dalam podcast milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, ICW sebelumnya telah mengingatkan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Terutama, pernyataan Luhut mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia di media sosial menyetujui agar pemilu 2024 ditunda itu disampaikannya di tayangan yang sudah akan pasti menjadi konsumsi publik.
“Pasal 11 Ayat 1 Huruf f dalam Undang-Undang tersebut telah menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum harus bisa dijelaskan kepada masyarakat. Saudara Jodi harusnya lebih sering membaca ragulasi Indonesia,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dilansir dari detik.com.
ICW meminta agar Luhut memberitahukan ke publik rincian terhadap klaim big datanya tersebut. Landasan hukum Luhut melakukan pengumpulan big data, waktu dan metode pengumpulan data, pihak atau akun media sosial yang diteliti dan maksud dari pengumpulan data yang dilakukan, merupakan serangkaian hal yang diminta oleh ICW disampaikan Luhut ke publik.
Sebelumnya, nama Luhut sempat terseret sebagai orang di balik wacana penundaan pemilu, namun hal itu buru-buru dibantah oleh juru bicaranya Jodi Mahardi.
Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim big data yakni sebanyak 110 Juta orang dalam percakapan media sosial dinilai setuju dengan penundaan pemilu.
“Kita punya big data, dari big data itu kira-kira meng-grab 110 juta, macam-macam, Facebook, Twitter,” ujar Luhut dalam percakapannya di Channel Youtube Deddy Corbuzier, dilihat pada Rabu (16/3/2022).
Pernyataan tersebut persis sama dengan yang dikatakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Cak Imin.
Selain dari PKB, penundaan pemilu ini juga sebelumnya didukung secara terang-terangan oleh dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Namun banyak yang pada akhirnya mempertanyakan klaim dari Luhut maupun Muhaimin itu. Luhut diminta untuk terang-terangan membuktikan klaim 60 persen masyarakat Indonesia mendukung penundaan pemilu, seperti yang telah ia katakan.
“Ya pasti ada lah, masa bohong. Ya jangan lah (dibuka), buat apa dibuka?” kata Luhut. [KM-06]
