Klaim Big Data 110 Juta Orang Setuju Pemilu Ditunda, Luhut Ogah Buka-Bukaan

JAKARTA, KabarMedan.com | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya ikut bersuara langsung soal penundaan pemilu tahun 2024.

Sebelumnya nama Luhut sempat terseret sebagai orang di balik wacana penundaan pemilu, namun hal itu buru-buru dibantah oleh juru bicaranya Jodi Mahardi.

Baru-baru ini Luhut mengklaim big data yakni sebanyak 110 Juta orang dalam percakapan media sosial dinilai setuju dengan penundaan pemilu.

“Kita punya big data, dari big data itu kira-kira meng-grab 110 juta, macam-macam, Facebook, Twitter,” ujar Luhut dalam percakapannya di Channel Youtube Deddy Corbuzier, dilihat pada Rabu (16/3/2022).

Pernyataan tersebut persis sama dengan yang dikatakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Cak Imin.

Baca Juga:  Dukung Asta Cita Pemerintah, Pegadaian Kukuhkan Posisi sebagai Wajah Utama Bank Emas Indonesia

Selain dari PKB, penundaan pemilu ini juga sebelumnya didukung secara terang-terangan oleh dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Namun banyak yang pada akhirnya mempertanyakan klaim dari Luhut maupun Muhaimin itu. Luhut diminta untuk terang-terangan membuktikan klaim 60 persen masyarakat Indonesia mendukung penundaan pemilu, seperti yang telah ia katakan.

“Ya pasti ada lah, masa bohong. Ya jangan lah (dibuka), buat apa dibuka?” kata Luhut, dilansir dari detik.com.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah membantah isu yang mengatakan usulan penundaan pemilu datang dari istana. Ia menegaskan bahwa Pemilu akan tetap berjalan pada tahun 2024 nanti sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Kunjungi Pusat Pengatur Beban Sumatra, Dirut PLN Pimpin Upaya Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumatra

Dalam hal ini masyarakat juga menyoroti respon dari Presiden Jokowi itu sendiri. Berbeda dengan tahun 2019 dan tahun 2021, kali ini Jokowi dinilai abu-abu, tanpa penolakan tegas dan cenderung multitafsir.

Ia menyebut usulan dari siapapun sah-sah saja dalam hal demokrasi. Jokowi pun mengajak semua orang tunduk kepada kontistusi, namun tetap saja pernyataan tersebut dinilai oleh banyak pengamat politik sebagai pernyataan bersayap. [KM-06]