JAKARTA, KabarMedan.com | NasDem mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam membenahi sujumlah permasalahan maskapai Garuda Indonesia. Pansus dibentuk guna mengurai masalah sulit yang sebelumnya terjadi dalam maskapai.
“Dengan kondisi Garuda seperti ini, kita usulkan dibuat Pansus untuk mengurai dan mengetahui masalah dari hulu hingga hilir maskapai plat merah itu,” ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi NasDem, Fauzi Amro, Selasa (9/11/2021).
Kementerian BUMN telah menawarkan bahkan sedang menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) untuk menggantikan rute penerbangan domestik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).
“Menurut saya, semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng untuk membicarakan masalah Garuda ini dari hulu ke hilir. Kita perlu mengurai secara utuh. Karena saya mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Garuda, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi yang ditawarkan Kementerian BUMN atau mungkin ada opsi lain yang lebih baik guna menyelamatkan Garuda,” paparnya.
Ia memaparkan opsi menganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air menurut Fauzi, adalah kurang tepat. Pasalnya, secara brand, Garuda lebih kuat dari Pelita Air.
“Salah satu masalah yang kita hadapi sebagai negara kepulauan yakni layanan transportasi dan mengembangkan maskapai penerbangan yang bagus, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah transportasi lintas pulau Nusantara dan juga untuk penerbangan mancanegara seperti angkutan jamaah haji dan umroh,”jelasnya.
“Saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, V, VI dan XI. Semoga seluruh persoalan Garuda bisa diurai dan diselesaikan lewat opsi terbaik seperti harapan kebanyakan masyarakat pada maskapai kebanggaan Indonesia tersebut,” harapnya.
Fauzi megatakan krisis yang dialami Garuda Indonesia disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen selama bertahun-tahun. Salah satunya memperbanyak jumlah pesawat hingga 142 unit padahal kebutuhan nyatanya hanya 41 unit.
Kemudian adanya dugaan kenaikan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta per bulan. Dengan kondisi seperti itu, Fauzi cukup yakin adanya tindak korupsi dalam hal penyewaan pesawat.
“Terkait hal itu saya mengusulkan agar direksi segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp 70 Triliun dan diperkirakan bertambah Rp 1 Triliun setiap bulannya,” tegasnya.
Ia mengimbau, masyarakat telah mengetahui opsi pailit yang ditawarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Untuk langkah tersebut ditempuh jika upaya merestrukturisasi utang Garuda sebesar Rp 70 Triliun lebih terhadap kreditur dan lessor. [KM-103]
