Pemerintah China Keluarkan Kebijakan Keadaan Darurat, Warga Ramai Panic Buying

CHINA, KabarMedan.com | Beberapa rak toko di China kosong. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Weibo memperlihatkan warga China memborong belanjaan kebutuhan sehari-hari.

Fenomena panic buying ini membuat antrean mengular di sebuah supermarket daerah Changzhou.

Panic buying yang terjadi di China ini dipicu oleh pengumuman Kementerian Perdagangan China pada 1 November 2021.

Pemerintah meminta warganya untuk menyimpan stok kebutuhan sehari-hari sebagai persiapan dalam kondisi darurat.

“Keluarga didorong untuk menyimpan sejumlah kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan darurat,” ujar Kementerian Perdagangan China, dikutip dari South China Morning Post, Selasa (9/11/2021).

Kabar tersebut otomatis mengundang kehebohan di media sosial, bahkan beberapa warganet di China berspekulasi seruan menimbun makanan itu berhubungan dengan perang antara China dan Taiwan.

Kementerian Perdagangan China menanggapi hal ini dan meyakinkan warganya bahwa tidak ada ancaman apapun yang mendorong mereka membuat kebijakan tersebut.

Surat kabar Economy Daily yang dikelola pemerintah pun mencoba menenangkan spekulasi warganya di media sosial dengan menyebut kebijakan itu dikeluarkan untuk persiapan karantina (lockdown) terhadap virus Corona varian baru.

Baca Juga:  Atasi Krisis Sampah, PLN Dukung Percepatan PSEL di Daerah

“Dalam jangka panjang (menyetok makanan) itu juga mengadvokasi penduduk untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang manajemen darurat, meningkatkan cadangan rumah tangga dari komoditas yang diperlukan untuk melengkapi sistem darurat nasional,” katanya.

Kenyataannya, panic buying tidak terkendali dan beberapa warga mulai menimbun bahan makanan seperti beras, tepung dan kubis.

Perlu diketahui, setidaknya ada 1,4 miliar penduduk China yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya.

Jumlah tersebut seperlima dari populasi dunia. Bagaimana jika terjadi krisis pangan di China yang memiliki populasi sebesar itu? Tentu China pernah mengalami kondisi tersebut, tepatnya pada tahun 1958 dan ingatan situasi kelaparan terbesar di China itu masih membekas dibenak generasi yang lebih tua.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, ketahanan pangan menjadi isu penting dan prioritas China. Mereka ingin mengandalkan konsumsi domestik untuk menyeimbangkan ketidakpastian dari eksternal.

 Presiden China Xi Jinping sempat mengatakan, semangkuk nasi China harus dipegang dengan kuat di tangan China. Artinya, negara tersebut harus memastikan keamanan mutlak soal pasokan makanan.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, pemerintah menetapkan target jumlah lahan pertanian berstandar tinggi pada 2025 sebesar 71,67 juta hektare (ha) dan 80 juta ha pada tahun 2030.

Baca Juga:  Mendagri Apresiasi Sumut Bantu Hibah Rp260 Miliar Ke Aceh

Seluruh lahan itu akan digunakan untuk pertanian skala besar dan meningkatkan hasil panen biji-bijian.

Menurut buku pemerintah yang diterbitkan pada Oktober 2019, ‘impor moderat’ merupakan bagian dari strategi China untuk ketahanan pangan.

Anggota Komite Penasihat Ahli Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan seorang profesor di Universitas Tongji, Cheng Guoqiang mengatakan China meningkatkan impor untuk memenuhi permintaan karena kurangnya hasil panen dalam negeri.

China sudah menjadi importir makanan terbesar di dunia. Sejak 2014, impor biji-bijian China di atas 100 juta ton dan dalam sembilan bulan pertama di 2021, China sudah mengimpor 128,27 juta ton biji-bijian, naik 29,3 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, China juga mengimpor 3,53 juta ton jagung pada September, naik 226,9 persen dari tahun lalu.

Sedangkan impor gandum turun 40,4 persen menjadi 640 ribu ton pada September. Meski begitu, lebih banyak daripada impor. Jadi sama seperti negara pada umumnya, China juga melakukan impor untuk ketahanan pangan warganya. [KM-07]