Penegak Hukum Harus Tindak Mafia APD dalam Penggunaan Dana Desa

MEDAN, KabarMedan.com | Polisi dan Kejaksaan diminta untuk membongkar mafia yang memanfaatkan situasi kelangkaan APD hingga ke Desa se-Kabupaten Madina.

“Progam percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2020 harus tepat sasaran dan jangan di jadikan ajang meraup keuntungan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Ketua DPD IPK Kabupaten Madina, Samsuddin Lubis

Baca Juga:  Targetkan Zero Stunting, Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Komitmen Sinergi Lintas Sektor

Ia menjelaskan, pengadaan APD dengan menggunakan dana desa harus dicermati dengan teliti, terkhusus masalah Harga yang melambung tinggi haruslah dapat dipertanggung jawabkan.

Ia menjelaskan, pengadaan APD untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal sudah sangat memprihatinkan.

“Di mana, makelar APD Covid-19 bebas berkeliaran ke desa-desa dengan menawarkan APD yang di mark up hingga ratusan persen,” jelasnya.

Baca Juga:  Targetkan Zero Stunting, Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Komitmen Sinergi Lintas Sektor

Buyung berpesan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Madina untuk berhati- hati dalam pengadaan APD COVID-19.

“Jangan sampai terjerat hukum karena tidak memperhatikan peraturan yang ada,” pungkasnya. [KM-03]

Berkomentarlah secara bijaksana, komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator.

Please enter your comment!
Please enter your name here