MEDAN, KabarMedan.com | Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Keputusan tersebut didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen. Sementara dosis kedua sudah mendekati 56 persen.
Sedangkan vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini dan sudah mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali.
Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Ansor Siregar mengatakan kebijakan pembatalan PPKM Level 3 pada libur Nataru ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Selama ini, menurutnya, penanganan covid-19 sentralistik berada di tangan pemerintah pusat. Masyarakat selama ini hanya diminta untuk mematuhi kebijakan itu seperti vaksin, penerapan protokol kesehatan dan lainnya.
“Covid itu sentralistik ya penanganannya, dari Jakarta. Kalau disebut A ya A, kalau disebut B ya B tidak ada kesempatan untuk konfirmasi karena sumbernya hanya satu. Jadi walaupun mungkin ada melihat yang tidak cocok dengan kondisi saat ini ya tidak bisa protes,” jelas Shohibul Ansor kepada KabarMedan.com, Selasa (7/12/2021).
Menurut Shohibul, sejak bulan lalu pemerintah kerap mengatakan akan diberlakukannya PPKM Level 3 selama libur Nataru.
Apalagi, dengan dikonfirmasinya 45 negara terkait varian Omicron yang dinyatakan lebih cepat penularan dan efeknya.
Masyarakat sendiri saat ini, dikatakan Shohibul, mengalami kebingungan atas beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang seringkali tidak sinergi.
Berkurangnya kepercayaan masyarakat akan menimbulkan penurunan legitimasi kepada pemerintah pusat.
Dikhawatirkan, masyarakat akan semakin tidak peduli dengan kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah ke depannya.
“Sekarang ada rasa kebingungan rakyat dalam kesatuan informasi itu. Tapi khusus Nataru kita anggap itu sebuah evaluasi yang amat tiba-tiba dari pak Luhut yang mengatakan tidak perlu Level 3. Walaupun orang curiga ada apa dibalik itu ya kan,” tandasnya.
Shohibul menyayangkan kebijakan yang kerap berubah-ubah sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, penanganan yang sentralistik seolah menjadi ajang pencitraan bagi orang-orang yang turun langsung dari Jakarta ke daerah-daerah. [KM-07]
