MEDAN, KabarMedan.com | Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Harian (Plh) tiga Kepala Daerah yang habis masa jabatannya bulan Agustus 2015 ini. Tiga daerah itu yakni, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kotamadya Binjai, Rabu (12/8/2015).
Untuk SK Plh Tapanuli Selatan, Plh Bupati ditunjuk Plt Sekda Syahtoat. Sedangkan Tobasa SK Plh diterima Sekda AM Sitorus. Sementara Kota Binjai walaupun masa periodesasinya habis hari ini, juga diserahkan sekalian kemarin. SK Plh diterima Sekda Binjai Elyuzar.
Sebelum penyerahan SK, Erry memberikan beberapa pesan penting. Dikatakan, penunjukan SK Plh itu karena memang periodesasi kepala daerah sebelumnya sudah habis. Namun karena belum ada penetapan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, maka ditunjuk terlebih dulu Plh untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan.
“Untuk menghindari kekosongan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tapsel, Tobasa, maupun Binjai diminta kepada Sekda masing-masing daerah melaksanakan tugas sehari-hari sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut,” sebutnya.
Dia mengingatkan, dengan pengangkatan Sekda masing-masing daerah sebagai pelaksana harian, maka tidak ada alasan ketiga daerah itu melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Plh hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sedangkan, hal-hal yang bersifat strategis harus dikoordinasikan kepada Pemprop Sumut
“Bila ada hal-hal yang masih memerlukan saran dari Pemerintah pusat, Pempropsu akan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otda, bahkan termasuk menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-70 Republik Indonesia 17 Agustus 2015 nanti, juga akan dikoordinasikan apakah Plh Bupati/Walikota boleh, hal ini berkaitan dengan pakaian dinas sebagai inspektur upacara,” tukas Erry.
Pesan lainnya, Erry mengingatkan, pelaksana harian terus merangkul semua komponen, baik pemerintahan, masyarakat dan terutama dari legislatif agar jalannya roda pemerintahan dapat berjalan baik. “Rangkul semua komponen dan jaga kekompakan. Termasuk bagaimana tetap menjaga netralitas PNS dalam Pilkada,” tegasnya.[KM-01]
