MEDAN, KabarMedan.com | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mendorong Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah.
Harapan itu dikemukakan Tengku Erry Nuradi saat membuka lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Sumut 2015 di Gedung Bina Graha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Jl Diponegoro Medan, Selasa (14/4/2015).
Hadir dalam acara tersebut Walikota Tanjung Balai Drs Thamrin Munthe MHum, mewakili Walikota Sibolga Agus Salim, Program Direktur Wilayah Sumbagut PNPM Mandiri Perkotaan Fery Setiawan, sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sumut, Kadis Tarukim Sumut Binsar Situmorang, Ketua Panitia yang juga Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah Sumut M Bajang Ahmadi dan seratusan peserta lokakarya dari Kabupaten/Kota se Sumut.
Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara bottom up.
“Dalam program ini, masyarakat belajar membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan swakelola, mengawasi serta mengevaluasi secara mandiri,” ujar Erry.
Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai luhur, serta berupa dokumen program masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
“Program ini juga sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi angka kemiskinan,” tambah Erry.
Erry juga mengharapkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk di Kabupaten/Kota oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yang tersebar di 622 kelurahan/desa pada 72 kecamatan di 14 kabupaten/kota, menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kelembagaan BKM tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya, serta perlu dibangun forum komunikasi efektif di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi,” imbau Erry.
Dalam kesempatan yang sama, Erry juga mengharapkan lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Provinsi Sumatera Utaratersebut menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja program secara sinergis dan tepat sasaran.
Tidak lupa Erry menyampaikan mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai yang masuk dalam peringkat 4 besar nasional dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan peringkat 6 yang diraih Pemko Sibolga.
“Untuk tahun berikutnya, semoga Kabupaten/Kota se-Sumut yang lain bisa masuk peringkat sepuluh besar nasional,” ujar Erry.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya M Bajang Ahmadi melaporkan kegiatan lokakarya review dalam PNPM MP dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang ini merupakan suatu ajang berkumpul untuk sosialisasi dimana proses pengenalan dan diseminasi program pemerintah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Selain itu juga sebagai forum diskusi untuk mereview hasil capaian program, proyek, kebijakan, cerita sukses, serta praktek terbaik, merumuskan pemecahan masalah dan memotret prospek program.
“Lokakarya juga diharapkan memberikan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengetahui hasil evaluasi capaian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Provsu, serta mampu menyusun rencana kerja pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Bajang.
PNPM MP yang dulu dikenal sebagai program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP), telah berjalan sejak tahun 2006 yang telah menjadi wilayah pendampingan PNPM Madiri Perkotaan Sumatera Utara adalah di 7 kabupaten dan 7 kota dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah tersebut diantaranya kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabapaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Padangsidempuan dan Kota Sibolga.
Dalam rentang waktu lebih kurang 9 tahun, lanjut Bajang, telah diluncurkan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan sebanyak lebih kurang Rp. 512,1 Miliar yang terdiri dari lebih kurang Rp. 414 Milyar APBN dan lebih kurang 97,8 Milyar sharing pemerintah kabupaten/kota (APBD). Sedangkan dana swadaya msyarakat lebih kurang Rp. 71,2 Miliar.
“BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial,” papar Bajang. [KM-01]
