JAKARTA, KabarMedan.com | Menko Maritim Luhut Pandjaitan menilai, potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman diakui agak terlambat dikelola.
“Pembentukan Kemenko Maritim ini terlambat. Artinya baru jaman Pak Jokowi tahun 2014 dibentuk. Seharusnya jika dari dulu dikelola dengan baik, maka akan banyak yang bisa dieksploitasi,” katanya, dalam paparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung Bina Graha pada Rabu 18 Oktober 2017.
Luhut mengatakan, selama ini Indonesia memunggungi laut padahal 79% wilayah Indonesia merupakan lautan. Potensi ekonomi maritim adalah sebesar Rp 17,69 triliun terdiri dari industri jasa maritime, agrikultur, industri non konvensional, pertambangan dan energi dll tetapi yang baru bisa dirasakan saat ini paling besar baru sembilan persen.
Untuk itu, katanya, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama menggali potensi ini. “Jangan melulu konflik internal, banyak masalah yang harus kita selesaikan agar ekonomi tumbuh dan masyarakat sejahtera. Kita harus bertarung dengan dunia luar untuk meyakinkan investor untuk mau berinvestasi,” ungkapnya.
Luhut juga menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur bahari, seperti pembangunan terminal cruise Tanjung Benoa yang direncanakan rampung pada tahun depan.
“Orang ngga perlu lagi ke Singapur. Di Singapur itu ada 400 cruise per tahun, kita belum menghitung kira-kira berapa cruise per tahun di Bali. Saat kita umumkan operator-operator asing banyak datang mengajak kerjasama,” jelasnya.
Luhut juga menekankan pemerintah kita sedang fokus membangun konektivitas seperti pembangunan landasan pacu, pelabuhan internasional, pelabuhan laut dan banyak lagi yang juga dapat menggairahkan sektor pariwisata.
Ia juga mengatakan, pemerintah menargetkan Indonesia akan swasembada garam pada tahun 2020. Menurut dia, pasokan dalam negeri sangat kurang hingga Indonesia harus mengimpor garam.
“PT Garam harus bisa pack harga jadi Rp 800-1000 karena kalau dia bisa pack pada harga itu maka kita bisa buat efisien dibawah Rp 300, maka keuntungan petani sekitar Rp 500-Rp 800,” tambahnya.
Kementeriannya mempersiapkan lahan seluas 100 hektar di daerah Madura dengan melibatkan koperasi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan teknologi agar garam yang dikeringkan bisa dipanen dalam 4 hari. “Kita optimis pekan depan masalah pertanahan dan lahan yang sedang diproses Kementerian ATR bisa rampung,” pungkasnya. [KM-03]
