MEDAN, KabarMedan.com | Calon Walikota Medan, Ramadhan Pohan menuding calon kepala daerah dari petahana kerap diperlakukan “istimewa” oleh penyelenggara pemilu baik dari jajaran KPU maupun Panwaslu.
“Sudah menjadi kebiasaan yang diistimewakan itu petahana mungkin karena faktor psikologis,” katanya dalam dialog publik bertemakan “Netralitas PNS di Pilkada Medan, Mungkinkah?”, yang diadaan di Medan Club, Jalan Kartini, Senin (31/8/2015).
Politisi Demokrat ini mengaku, posisi petahana menjadi hal yang menguntungkan, karena memiliki pengaruh terhadap jajaran PNS yang sebelumnya dipimpinnya didaerah tersebut. Menurutnya, hal ini berpotensi membuat pasangan lain “dirugikan” dalam pilkada.
“Kemungkinan PNS untuk terlibat secara aktif harus menjadi perhatian utama pengawas pemilu agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan adil, tertib, bebas dan damai. Namun semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada Panwaslu untuk persoalan ini,” ucapnya.
Sementara itu Calon Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution memastikan, pasangan mereka tidak akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Medan 2015.
“Kami orang yang bermoral, kami ingin menang dengan elegan, terhormat dan tidak menghalalkan segala cara. Kami tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat dalam memenangkan pilkada,” sebutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, status sebagai petahana kerap diidentikkan dengan kekuatan untuk memobilisasi kekuatan PNS. Namun stigma tersebut harus dijauhkan dari tengah masyarakat Kota Medan yang notabene memiliki pemilih-pemilih yang cerdas.
“Kemenangan dengan cara tidak terhormat juga menjadi beban tersendiri bagi pasangan calon yang memenangkan pilkada. Makanya Bang Eldin selalu melarang adanya instruksi yang bertujuan kampanye hitam terhadap orang lain dan juga mengandalkan kampanye dengan melibatkan jajaran PNS,” ujarnya.
Ketua Panitia Dialog Publik, Edo S Tamba menjelaskan, netralitas PNS, TNI dan Polri masih tetap menjadi perbincangan dalam setiap momen Pilkada, termasuk di Pilkada serentak 2015.
Dari tiga kalangan tersebut, PNS disebut sebagai kalangan paling rawan dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu calon, khususnya calon petahana.
“PNS menjadi kalangan yang abu-abu, memiliki hak pilih tapi tidak boleh terjun langsung dalam berpolitik,” jelasnya.
Dalam data yang mereka peroleh dari BKD Pempropsu, terdapat sekitar 2.700 PNS di jajaran Pemko Medan. “Kita perlu membahas agar persoalan netralitas bisa terjaga,” pungkasnya. [KM-03]
