GUNUNG SITOLI, KabarMedan.com | Meskipun tanpa bantuan dari pemerintah Nias Utara, tim relawan #smileforjulvinismitra akhirnya dapat memberangkatkan Julfinish Mitra Zebua (10), anak dari Desa Fulolo, Kecamatan Alasa, menuju RSU Adam Malik Medan untuk mendapatkan penanganan medis yang intensif, pada Jumat (24/04/2015).
Sebelumnya Mitra telah didiagnosa menderita gizi buruk dan tumor usus. Diagnosa dan perawatan telah dilakukan sejak bulan Januari 2015 lalu di RSUD Gunung Sitoli, namun penyakit yang diderita Mitra tidak kunjung sembuh. Mitra terus menahan sakit dan banyak rekomendasi mengharuskan perawatan Mitra harus dilakukan di RS dengan fasilitas dan penanganan yang lebih memadai.
Pihak keluarga Mitra sendiri tidak terlalu optimis karena ketidaksanggupan untuk kebutuhan biaya perawatan yang cukup besar di Medan. Selama lebih dari dua bulan, rencana perawatan Mitra di rumah sakit Medan terus terkendala. Berbagai pihak kemudian dengan solidaritas tinggi terus menggalang dukungan dan biaya untuk pengobatan mitra melalui gerakan #?smileforjulvinismitra, yang dipimpin Reny Cahya Mutiasari.
Reny bersama tim relawan terus memberikan semangat hidup untuk mitra dan melakukan berbagai ajakan ke berbagai pihak untuk membantu Mitra. Dukungan terhadap Mitra terus berdatangan, sehingga harapan untuk memberangkatkan Mitra ke RS Adam Medan dapat dilakukan.
“Sebenarnya tanggal 17 April 2015 lalu kita sudah menyurati pemerintah Nias Utara bahkan langsung mendatangi dinas terkait, namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Keberadaan Bupati Edward Zega yang diluar daerah, justru menjadi salah satu alasan mereka,” ujar Keumala Dewi, selaku Manajer Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias.
Keumala yang menjadi bagian tim relawan menambahkan bahwa masalah yang dihadapi Mitra hanyalah salah satu contoh kasus dari banyak kasus anak lainnya di kepulauan Nias. Gerakan yang dilakukan oleh relawan merupakan alternatif solusi karena kewajiban pemerintah yang lalai karena pemerintah yang harus penuhi hak-hak warga negaranya.
Masyarakat sendiri harus sering diberikan informasi-informasi tentang hak mereka, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas secara rutin. Setiap keluarga juga harus mulai didorong untuk melengkapi dokumen administrasi yang memudahkan mereka mendapatkan akses layanan dari negara. [KM-01]
