MEDAN, KabarMedan.com | Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara (Disdiksu) tengah mempersiapkan deklarasi Sumatera Utara sebagai Propinsi pendidikan inklusi. Deklarasi ini bertujuan membangun kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan inklusi, sekaligus mendorong pertumbuhan sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) sebagai siswa.
“SLB (Sekolah Luar Biasa) kita di Sumatera Utara, jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata di seluruh daerah, sehingga sulit untuk diakses ABK,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Disdiksu Erni Mulatsih, pada Training of Trainers Praktik Yang Baik Tingkat SD/MI Modul 3 yang difasilitasi USAID PRIORITAS, di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (30/9/2015).
Erni mengatakan setiap ABK memiliki potensi hebat jika dikembangkan dengan cara yang tepat. Ia menyebut penemu bola listrik dan gramofon, Thomas Alfa Edison sebagai contoh ABK yang berhasil dikembangkan potensinya.
“Sewaktu SD, Thomas Edison hanya sempat sekolah selama 3 bulan. Ia dikeluarkan dari sekolah umum karena punya masalah pendengaran dan dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Thomas beruntung karena ibunya seorang guru, dan bersedia membimbingnya di rumah,” tambahnya.
Lebih lanjut Erni mengatakan, menyediakan sekolah inklusi menjadi tantangan berat. Biar pun Permendiknas tahun 2009 telah mengatur setiap Kecamatan wajib menyediakan 1 SD dan SMP sebagai sekolah inklusi. Pada tingkat Kabupaten/Kota diharuskan menyediakan 1 SMK dan SMA inklusi, namun jumlah ABK yang bisa mendapat pendidikan masih sedikit.
“Diperkirakan hanya 0,00018 persen ABK yang bisa mengakses SD dan SMP hanya 0,00012 persen. Masih banyak ABK lainnya tidak dapat mengakes pendidikan,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumut Agus Marwan menyatakan, mendukung rencana Disdiksu mendeklarasikan Sumut sebagai Propinsi Pendidikan Inklusi. Dukungan itu diwujudkan dengan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan deklarasi. Pihaknya juga mendorong 15 Kabupaten/Kota mitra untuk berpartisipasi.
“Kami berikan sumber daya terbaik yang kami miliki untuk mendukung Sumut sebagai Propinsi pendidikan inklusi,” ujar Agus.
Pada tahun 2005, BPS menyebut anak usia sekolah di Indonesia mencapai 42 juta orang. Diprediksi 4,2 juta diantaranya adalah ABK. Angka ini merujuk asumsi PBB yang menyebut setidaknya 10 persen dari jumlah anak usia sekolah (5-14 tahun) tergolong ABK. [KM-01]
