Temui Presiden Jokowi, PA GMNI Bahas Kongres Hingga Ideologi

MEDAN, KabarMedan.com | Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) dan Panitia Nasional Kongres IV diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (31/5). Banyak hal dibahas dalam pertemuan ini, mulai dari persoalan bangsa hingga rencana pelaksanaan kongres yang akan diselenggarakan pada 21 sampai 23 Juni 2021 di Bandung. “

Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Delegasi, Ahmad Basarah mengatakan Presiden Jokowi menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kongres yang akan mengangkat tema Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman dan berjanji akan memberikan pengarahan serta membuka secara resmi kongres PA GMNI.

“Jokowi menyatakan tema kongres sangat relevan dengan kondisi saat ini dimana dunia tengah mengalami disrupsi dan juga ancama ideologi-ideologi transnasional yang masuk ke tengah bangsa kita. Karenanya Presiden berharap agar kongres alumni GMNI ini nanti menghasilkan gagasan yang dapat menjawab tantangan zaman,”katanya.

Dalam kesempatan itu, Basarah menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Keppres tentang hari lahirnya Pancasila (Keppres Nomor 24 Tahun 206) dan Keppres tentang Hari Santri Nasional (Keppres Nomor 22 Tahun 2015).

“Kedua Keppres tentang peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Lahir Pancasila sebagai legacy Presiden Joko Widodo yang menyatukan semangat keIslaman dan Kebangsaan yang bersintesis dalam nilai-nilai Pancasila. Kami bahagia karena alumni GMNI juga ikut mendorong dan mendukung pemerintah dalam melakukan kajian tentang 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan hari Santri,”paparnya.

Ketua Dewan Ideologi yang juga hakim di Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyampaikan kepada Presiden tentang pentingnya mewaspadai gerakan kudeta ideology Pancasila secara konstitusional atau “Kudeta Merangkak” yang tujuan akhirnya adalah melenyapkan ideologi Pancasila.

Arief menuturkan, ideologi trans nasional adalah ancaman nyata bagi ideologi negara. Menurut mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini, ada pola yang dilakukan dalam “kudeta ideologi secara merangkak” tersebut, yaitu jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak berbicara dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan di muka umum, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial dengan mempengaruhi alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dengan kampanye bahwa Pancasila bertentangan dengan ajaran agama sambil mengkampanyekan ideologi yang lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

“Pola ini perlu diwaspadai dan membutuhkan langkah cepat untuk mencegahnya. Karena kalau tidak kita cegah sangat mungkin pada lima sampai sepuluh tahun ke depan generasi muda kita sudah tidak lagi mau menerima Pancasila,”papar Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro ini.

Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Pakar DPP PA GMNI, Theo Sambuaga yang juga politisi senior Partai Golkar mengapresiasi kebiijakan Presiden Jokowi terkait penyelesaian konflik di Myanmar dan Palestina. “Kebijakan politik luar negeri Jokowi yang membela demokrasi di Myanmar dan mendukung kemerdekaan Palestina merupakan kebijakan yang selaras dengan amanat perjuangan bangsa,” katanya. [KM-06]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.