Tidak Boleh Ada Kekerasan Mengatasnamakan Agama di Indonesia

BOGOR, KabarMedan.com | Tokoh cendekiawan lintas agama se-Indonesia menggelar pertemuan di Balai Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/2/2018).

Pertemuan itu membahas kondisi terkini mengenai banyaknya issu SARA, persekusi dan kekerasan mengatasnamakan agama belakangan terjadi di Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Arif Hidayat, Profesor Jimly Asshiddiqie, Sejarawan dan juga tenaga professional Lemhanas Republik Indonesi Dr Anhar Gonggong, Dosen Filsafat di Universitas Gajah Mada, Dr Arqom Kuswanjono, Perwakilan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Ikatan Sarjana Katolik, Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), Keluarga Cendikiawan Budha Indonesia (KCBI), Divisi Cendikiawan, Sarjana,Sejenis pada Majelis Tinggi Indonesia (MATAKIN).

Dalam pertemuan itu, sebanyak 150 tokoh lintas agama bersepakat dan menghasilkan enam point, yaitu menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, menolak setiap tindakan persekusi dan ujaran kebencian, menolak politisasi agama untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Baca Juga:  Dukung Industri Data Center, PLN Siap Suplai Listrik Andal untuk Ekspansi BDx

Selanjutnya, menolak semua bentuk issu SARA dalam kontestasi politik di Indonesia, menolak prilaku masyarakat yang tidak cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial, dan meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap pemeluk agama manapun.

“Kita tidak mau Indonesia terpecah dan hancur, apalagi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama tidak boleh terjadi di Indonesia,” kata Irwansyah Putra Nasution, perwakilan dari ICMI.

Melalui pertemuan ini, tokoh cendikiawan lintas agama berharap persatuan dan kemajemukan di bumi Nusantara dapat terus terjaga. Apalagi, katanya, beberapa daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga:  Dukung Industri Data Center, PLN Siap Suplai Listrik Andal untuk Ekspansi BDx

“Kita minta semua pihak dapat menjadi penyejuk dan pemersatu. Khususnya penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ucapnya.

Aktivis Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ariejon Manurung menambahkan, jangan jadikan agama untuk kepentingan politik meraih kekuasaaan, namun jadikan agama sebagai pemersatu keutuhan bangsa.

Cendikiawan lintas agama juga mengimbau kepada masyarakat luas untuk menggunakan media sosial dengan cerdas dan bijak, karena informasi yang beredar (share) di media sosial belum tentu memiliki kebenaran.

“Mari kita jaga keutuhan negara ini, dengan cermat menggunakan media sosial,” jelasnya.

Rencananya aktivis cendikiawan lintas agama akan membuat deklarasi disetiap daerah agama sebagai pemersatu bangsa. [KM-03]