MEDAN, KabarMedan.com | Komisi Pemberantasan Korupsi menilai hampir 90 persen terjadinya korupsi disebabkan adanya perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha.

“Suap atau korupsi pasti yang memberikan rekanan atau pengusaha. Suap bisa terjadi dari perencanaan, penyusunan APBD/ APBN, pelaksanaan pengurangan volume pengerjaan dan lainnya,” kata Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegritasi di Sumut, yang diadakan di  Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kamis (14/4/2016).

Baca Juga:  Kongres Nasional Tetapkan Ziad Ananta Ketua Umum Presnas FPMI 2026–2029

Guna pencegahan korupsi pada barang dan jasa, KPK mendorong provinsi Sumut untuk menerapkan e-Budgeting. “Ada beberapa daerah yang  menerapkan e-Budgeting, seperti Walikota Surabaya dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menerapkan sistem katalog. Ini dilakukan agar pengadaan tenaga kerja nantinya tidak lagi dilakukan dengan cara tender.” KPK juga sedang menerapkan sistem berbasis internet. Sistem ini diberlakukan agar  masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut,” pungkasnya. [KM-03]

Berkomentarlah secara bijaksana, komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator.

Please enter your comment!
Please enter your name here