[Kabarmedan.com] – Kriris listrik yang terjadi Sumatera Utara (Sumut) terus menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, akibat pemadaman listrik yang terus terjadi, banyak elektronik rusak bahkan nyawa pun melayang.
Unjuk rasa kali ini, Rabu (5/3/2014), dilakukan dari elemen mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro. “Aksi ini kita lakukan karena kita kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan persoalan listrik. Pemadaman ini bukan baru berlangsung setahun atau 2 tahun, tapi 9 tahun,” kata Ketua Apindo Sumut Rusmin Lawin.
Massa juga memprotes sistem sewa genset senilai Rp 700 miliar per bulan sejak akhir November 2011 untuk memenuhi pasokan listrik. Kebijakan itu dinilai bukan sebagai solusi tepat, bahkan pemborosan anggaran. Selain itu, potensi korupsi pun dinilai bisa muncul di sana.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa poster yang isinya mengecam pemerintah, PLN dan Kementerian BUMN. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggamba rkan rakyat diseret-seret aparat saat akan mencari gubernur dan menteri BUMN.
Pengunjuk rasa meminta agar presiden harus segera turun tangan. Sebab, persoalan listrik yang tidak teratasi berarti Sumut sudah dianak tirikan. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pengunjuk rasa mengimbau agar menunda membayar pajak. “Ini sudah level presiden yang harus turun. Dahlan Iskan harus lakukan langkah konkret. Jangan hanya retorika. Bila perlu Dahlan (Iskan) dicopot dari jabatannya,” kata Rusmin.
Dalam aksinya, pendemo juga membawa sejumlah perangkat elektronik, monitor komputer dan rice cooker, yang diklaim rusak akibat pemadaman listrik. Peralatan itu mereka banting ke badan jalan. Demo di kantor Gubernur Sumut langsung dibuka dengan kericuhan. Sejumlah pendemo langsung mendorong dan menggoyang gerbang. Namun, mereka tidak berhasil menumbangkannya karena dikunci dengan rantai besi.[KM-03]
