MEDAN, KabarMedan.com | Inflasi Sumatera Utara di awal tahun 2017 relatif terkendali, seiring dengan harga pangan yang terjaga. Inflasi IHK Sumatera Utara di Januari 2017 tercatat 0,45% (mtm), lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi bulan Januari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (0,93% mtm), dan di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,97%. Setelah beberapa bulan terakhir mengalami inflasi yang cukup tinggi, pasokan bahan pangan membaik.
Kondisi tersebut menyebabkan harga beberapa komoditas di kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi diantaranya cabai merah, bawang merah, cabai hijau dan kacang-kacangan. Sumber inflasi di bulan ini berasal dari kelompok administered prices. Secara spasial, inflasi masih relatif tinggi di kota Padangsidimpuan (1,08%).
Sementara inflasi di Kota Pematangsiantar (0,72%), Sibolga (0,58%), dan Medan (0,38%) berada di bawah inflasi nasional. Kelompok volatile food (VF) pada Januari 2017 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), jauh lebih rendah dari rata-rata historisnya selama 10 tahun terakhir yang mengalami inflasi sebesar 2,54% (mtm).
“Deflasi kelompok VF tersebut terutama didorong oleh deflasi komoditas utama seperti cabai merah (-0,74%), bawang merah (0,06%), cabai hijau (-0,04%) dan cabai rawit (-0,01%), seiring dengan kembali normalnya pasokan di beberapa sentra produksi setelah beberapa bulan lalu terkendala oleh virus kuning,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Budi Trisnanto, di Medan, Rabu (1/2/2017).
Selain itu, menurut Budi, rendahnya inflasi VF juga didukung oleh harga beras yang stabil, dimana berdasarkan pemantauan Pusat Harga Infomasi Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional), harga komoditas beras di Sumatera Utara pada bulan Januari tidak mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi volatile food mencapai 10.05%, masih relatif tinggi, meski telah menurun dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 15.15%.
Sementara itu, kelompok Administered Prices (AP) mencatat inflasi sebesar 1,41% (mtm), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama 10 tahun terakhir yang mengalami deflasi sebesar -0,17%. Inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan tarif perpanjangan STNK sebesar 107% (weighted average) sejak 6 Januari 2017 (PP No 60 Tahun 2016 yang menggantikan PP No. 50 Th 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) yang menyumbang inflasi sebesar 0,21%.
Selain itu, beberapa komoditas penyumbang inflasi AP lainnya adalah kenaikan tarif listrik daya 900VA untuk pelanggan non subsidi (tahap 1) sebesar 0,17%, kenaikan tarif angkutan udara sebesar 0,11% dan kenaikan bahan bakar minyak non subsidi sebesar 0,07%. Meski meningkat, secara tahunan, inflasi administered prices masih relatif rendah, tercatat sebesar 2.41%.
Di sisi lain, inflasi inti tercatat sebesar 0,57% (mtm) atau secara tahunan inflasi sebesar 5,42% (yoy), meningkat dibandingkan bulan lalu sebesar 0,21% (mtm) dan 5,36% (yoy). Peningkatan inflasi inti tersebut mengindikasikan membaiknya permintaan masyarakat sejalan dengan perbaikan ekonomi. Sementara itu, ekspektasi inflasi relatif terjaga ditengah penguatan nilai tukar rupiah.
Ke depan, inflasi diperkirakan dapat tetap terkendali dan berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu 4%±1% (yoy). Di triwulan I 2017 inflasi diperkirakan relatif rendah sejalan dengan periode panen padi dan cabai merah. Namun, beberapa risiko administered prices ke depan yang perlu diperhatikan antara lain kenaikan tarif listrik 900VA tahap II beserta dampak lanjutannya.
“Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara akan terus dilakukan sesuai roadmap jangka pendek dan menengah TPID, dengan fokus pada upaya menjamin pasokan dan distribusi, khususnya berbagai bahan kebutuhan pokok, dan menjaga ekspektasi inflasi,” pungkasnya. [KM-01]
