MEDAN, KabarMedan.com | Panas terik di siang hari tidak menyurutkan sejumlah massa aksi yang berunjuk rasa di samping Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, tepatnya di depan Lapangan Benteng, Kamis siang (5/9/2019). Mengenakan penutup mulut dan caping mereka membentangkan spanduk dan poster, salah satunya bertuliskan Korporasi Kotor Cari Panggung.
Aksi mereka menjadi kontras karena tepat di belakang massa aksi terdapat baliho besar bergambar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah bertuliskan Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara 2019. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini dihelat Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara dan diisi dengan berbagai talkshow, perlombaan serta pameran.
Dalam talkshow, panitia menghadirkan perwakilan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT North Sumatera Hyrdro energi, Badan Restorasi Gambut, PT Toba Pulp Lestari, PT PLN (Persero), Ditjend Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (lsm). dan lainnya.
Mereka yang berunjukrasa adalah Walhi Sumatera Utara dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak. Juru kampanye Walhi Sumut, Roito Lumbangaol menyayangkan diselenggarakan kegiatan ini. Dia mengaku heran, bagaimana bisa korporas-korporasi kotor dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Padahal, kata dia, mereka turut andil dalam perubahan iklim. “Bukan malah memfasilitasinya dalam kegiatan seperti ini,” katanya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah mengevaluasi praktik-praktik di lapangan yang sudah terjadi, misalnya dengan pembabatan hutan. Daripada menggelar kegiatan seremonial seperti ini, menurutnya akan sangat baik jika dilakukan aksi nyata. “Makanya ini bentuk aksi protes kita supaya ke depan tidak dilakukan kegiatan seperti ini lagi, menyediakan panggung untuk mereka,” katanya.
Perwakilan dari AMAN Tano Batak mengatakan, kegiatan ini sangat ironis karena menghadirkan perusahaan yang telah merusak hutan adat masyarakat di sekitar Danau Toba. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata. “Tapi perusahaan seperti itu masih tetap dipertahankan. Bagaimana perusahan yang sudah merusak lingkungan bisa terlibat dalam acara seperti ini. Sudah banyak hutan kemenyan yang ditebang demi perluasan lahan korporasi,” katanya.
Direktur Walhi Sumut, Dana Tarigan mengatakan, kegiatan ini sangat elitis karena diselenggarakan di hotel berbintang dengan pengunjung yang terbatas. Semestinya jika tujuannya untuk edukasi, seharusnya diselenggarakan di Lapangan Merdeka atau Lapangan Benteng yang milik negara.
Dia menduga adanya kepentingan tertentu dengan menghadirkan beberapa narasumber dari perusahaan-perusahaan yang turut andil dalam perubahan iklim. “Acara ini menurut saya konyol. Pertama, kenapa perusahaan yang terlibat dalam deforestasi dihadirkan sebagai narasumber. Kedua, tempatnya kenapa di sini. Bukankah ini butuh anggaran besar, lalu angggarannya dari mana,” katanya.
Menurutnya, jika persoalannya adalah anggaran. pihaknya siap untuk bermitra dan menyelenggarakannya di Lapangan Merdeka, misalnya. “Saya lihat di sini ada dari TPL dan NSHE serta PLN. Bagaimana bisa PLN bicara perubahan iklim sementara mereka masih menggunakan batubara sebagai sumber energinya, yang mana di luar negeri itu sudah dilarang,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menanggapi kritikan pelibatan perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan mengatakan, dengan hadirnya mereka di sini dengan penyampaian kegiatan ini, akan timbul kesadaran untuk tidak merusak lingkungan. [KM-05]
