AJI Buka Kesempatan “Jurnalis Warga” Menjadi Anggota

KABAR MEDAN | Kongres IX AJI di Bukittinggi, menandai sebuah transformasi besar AJI. Sejumlah perubahan penting diakomodasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJI.

Setelah belasan tahun hanya mengakomodasi keanggotaan hanya terbuka bagi jurnalis profesional yang bekerja di media berbadan hukum, AJI kini bisa menerima keanggotaan jurnalis warga yang menerbitkan karyanya bukan di pers nasional yang berbadan hukum.

“AJI kembali ke khitahnya seperti saat 20 tahun lalu, dimana ada sejumlah jurnalis pemberani yang menerbitkan Suara Independen, tanpa izin terbit, tanpa badan hukum jelas sebagai penerbit, nyaris seperti blogger atau jurnalis warga lakukan hari ini demi menyampaikan kebenaran,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Suwarjono menyatakan, entitas jurnalis warga ini tak tercakup dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun AJI melakukan terobosan dengan mengakomodasi mereka. AJI memperlakukan jurnalis warga laiknya jurnalis yang bekerja di media pers nasional, dengan persyaratannya adalah melakukan kegiatan jurnalisme secara teratur dan tentu saja melakukannya dengan standar dan etika jurnalistik.

“Dengan mereka bergabung ke AJI, kami bisa memberikan pemahaman kode etik jurnalistik, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik,” kata Suwarjono.

AJI melihat penguatan posisi jurnalis warga adalah konsekuensi dari perkembangan pesat era new media, dimana opini publik dibentuk tidak hanya oleh media mainstream, namun juga langsung oleh publik.

AJI mendorong warga menjadi komunitas melek media, memperbanyak alternatif berita bagi publik, bukan hanya menerima berita yang disuguhkan dari redaksi-redaksi media besar nasional yang umumnya bagian dari selusin pemilik. Namun, berita-berita dari publik tersebut harus memenuhi standar kode etik jurnalistik, sehingga tetap bisa dipertanggungjawabkan. [KM-01]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.